Sumber Dokumentasi Penulis

Cirebon, LPM FatsOeN - Telah beredar susunan kepanitian Panitia Pemilihan Mahasiswa Institut (PPMI) yang baru dalam unggahan cerita akun Instagram fmr.iaincirebon pada Kamis sore, (23/1).

Hal ini dibenarkan oleh salah satu ketua Dema Fakultas yang juga tergabung dalam aksi tuntutan aliansi ormawa untuk membuat kepanitiaan PPMI yang baru. Ia mengungkapkan bahwa kepanitiaan ditandatangani Rektor pada hari Senin.

Tentunya, informasi tersebut menjadi sinyal bagi mahasiswa terhadap kepastian Sema dan Dema di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pasalnya, antara melanjutkan tahap ke pelantikan Sema-Dema atau pemilihan ulang dengan kepanitiaan PPMI yang baru masih menjadi pertanyaan.

Namun, Aan Jaelani selaku rektor, menyangkal adanya tanda tangan atas kepanitiaan baru tersebut. Aan dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tanda tangan yang dimintakan kepadanya terkait kepanitiaan baru. 

"Yang tiga orang tah? Tanda tangan apa? Gak ada, gak ada tanda tangan. Iya kalau iya tanda tangan, mana sih tanda tangan rektor? Gitu dong dijawabnya," ungkap Aan ketika ditemui di Grand Tryas pada Kamis malam,(23/1).

Ungkapan tersebut juga diiringi dengan penegasan bahwa terdapat narasi kebohongan yang menyebut Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Unit Kegiatan Khusus (UKK) terlibat dalam pemilihan Sema-Dema. Pasalnya UKM-UKK dalam Musyawarah Sema dan Musyawarah Dema hanya sebagai peserta peninjau.

"Direkam ya! dia bohong UKM dilibatkan untuk dalam pemilihan, padahal sebaliknya, artinya ga kongkrit," Tegas Aan.

Ia menganggap pertemuan antar pihak terkait semakin penting untuk dilakukan. Diantaranya aliansi ormawa, UKM-UKK, dan panitia PPMU (yang sebelumnya). Bahkan sebelumnya, ia meminta kepada Warek III untuk mangadakan pertemuan dengan Dekanat yang ada di IAIN Syekh Nurjati guna mempertimbangkan keputusan pembatalan Sema-Dema dan permasalahan PPMU.

Selanjutnya, ia meminta terhadap perwakilan pihak-pihak yang berselisih datang dengan membawa tuntutan yang jelas. Kemudian melakukan pertemuan pada hari Senin, (25/3).


Penulis : Raihan Athaya Mustafa

Editor : Tina Lestari

 

Sumber Foto: Dokumentasi Penulis 

Cirebon, LPM FatsOeN - Keresahan mewarnai Mahasiswa Program Studi Ilmu Falak di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, yang selama tiga tahun terakhir belum pernah merasakan fasilitas Laboratorium Falak. Fasilitas yang seharusnya menjadi pusat kegiatan riset dan pengajaran masih terbengkalai sejak selesai pembangunannya tiga tahun yang lalu, menimbulkan dampak yang signifikan bagi perkembangan ilmu falak di kampus tersebut.

Laboratorium Falak ini didirikan bersamaan dengan pembukaan Program Studi Ilmu Falak di IAIN Syekh Nurjati Cirebon tiga tahun yang lalu. Namun, sejak saat itu, laboratorium tersebut tidak pernah digunakan. Bahkan, fasilitas teleskop yang merupakan perangkat utama dalam lab tersebut dilaporkan dalam kondisi berjamur karena tidak pernah digunakan dan tidak dalam perawatan khusus.

Sumber Dokumentasi Penulis


Para mahasiswa yang terlibat dalam Program Studi Ilmu Falak menyatakan kekecewaannya karena belum bisa memanfaatkan fasilitas tersebut untuk praktek lapangan. 

"Lab falak itu penting karena belajar teori terus akan tidak mengerti secara penglihatan. Kalau secara pemahaman mungkin tahu, tapi kita tidak pernah melihat, bagaimana mau paham, padahal kita sama-sama bayar tapi kok belom dapat fasilitas yang memadai, apa karena mahasiswanya sedikit, tapi kan itu kewajiban kampus buat ngasih fasilitas." Ujar Akhmad Faiz mahasiswa ilmu falak angkatan pertama. 

Meskipun faktor-faktor yang menyebabkan terbengkalainya laboratorium ini masih belum jelas, beberapa pihak menduga bahwa permasalahan terkait peralatan, pendanaan, dan manajemen menjadi penyebab utamanya. Kurangnya perawatan rutin juga memperburuk kondisi laboratorium tersebut.

Selama masa pembelajaran yang memerlukan bantuan alat untuk praktikum, Mahasiswa Ilmu Falak mengungkapkan hanya bisa meminjam kepada beberapa instansi dan organisasi diluar kampus. 

"Malu sebenernya mesti pinjem peralatan kesana-kesini, apalagi kalo udah d ledekin Falak kok gapunya alat-alat lab bisanya minjem aja." Ungkap Minatulmaola Mahasiswa Jurusan Ilmu Falak. 

Otoritas IAIN Syekh Nurjati Cirebon telah diminta untuk segera mengatasi masalah ini agar fasilitas berharga ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. Langkah-langkah perbaikan dan pemeliharaan yang tepat diharapkan dapat dilakukan untuk mengembalikan fungsi laboratorium observatorium falak ini agar dapat mendukung kegiatan akademik dan riset di kampus tersebut.


Penulis: Tina Lestari 

 

Sumber Foto: Pinterest 
Penyebab Konflik 
Konflik Rusia-Ukraina merujuk pada serangkaian peristiwa dan ketegangan antara Rusia dan Ukraina, terutama setelah aneksasi Crimea oleh Rusia pada 2014 dan konflik di wilayah timur Ukraina, seperti Donetsk dan Luhansk. Paham konflik ini memerlukan pemahaman mendalam tentang sejarah regional, dinamika politik, dan faktor-faktor kompleks yang memengaruhinya. Meskipun terdapat upaya diplomasi untuk mencapai perdamaian, situasinya tetap rumit dan terus berkembang. Konflik ini melibatkan unsur-unsur politik, ekonomi, dan militer, dengan latar belakang sejarah dan geopolitik yang kompleks. Ketegangan ini mencakup beberapa aspek: 

a. Krisis di Crimea (2014)
Sumber Foto: Pinterest 

Pada 2014, pasukan Rusia menduduki Semenanjung Crimea setelah penggulingan Presiden Ukraina yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych, dalam demonstrasi pro-Eropa yang dikenal sebagai "Maidan". Ini dianggap oleh banyak pihak sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Ukraina.

b). Konflik di Donbas
Sumber Foto: Pinterest 

Setelah aneksasi Crimea, ketegangan meluas ke wilayah timur Ukraina, terutama di Donetsk dan Luhansk, di mana kelompok separatis yang mendukung Rusia menyatakan kemerdekaan. Konflik bersenjata pun meletus antara pasukan pemerintah Ukraina dan kelompok separatis yang didukung oleh Rusia.

c). Peran Rusia
Sumber Foto: Pinterest 

Meskipun pemerintah Rusia secara resmi membantah keterlibatan langsung, banyak bukti menunjukkan dukungan militer, termasuk pasukan reguler Rusia, terhadap kelompok separatis di Ukraina. Ini mencakup penyediaan senjata, personel, dan dukungan logistik.

d). Ambisi Geopolitik
Sumber Foto: Pinterest
Beberapa analis melihat konflik ini sebagai bagian dari ambisi geopolitik Rusia untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan bekas Uni Soviet dan menghambat integrasi Ukraina ke Uni Eropa dan NATO.
e). Kebangkitan Nasional Ukraina
Sumber Foto: Pinterest 
Pasca-Maidan, Ukraina mengalami kebangkitan nasional dan mencoba memperkuat hubungannya dengan Uni Eropa dan NATO. Hal ini menyebabkan pergeseran geopolitik dan meningkatkan ketegangan dengan Rusia. Konflik ini masih berlanjut dengan upaya diplomasi yang terus menerus untuk mencapai perdamaian. Situasinya sangat kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam terhadap sejarah dan dinamika politik di wilayah tersebut.

Bagaimana Menyelesaikan Konflik antara Rusia dan Ukraina?

Penyelesaian konflik Rusia-Ukraina melibatkan diplomasi internasional, dialog, dan kemauan dari kedua belah pihak. Negosiasi perdamaian, mediasi oleh pihak ketiga, dan konsensus internasional dapat menjadi langkah-langkah yang diperlukan. Namun, situasi geopolitik kompleks, dan solusi konkret dapat bervariasi tergantung pada perkembangan terbaru.

Sengketa antar negara dapat diselesaikan melalui mekanisme yang ada dalam Piagam PBB. Pasal 33 menyatakan, cara penyelesaian sengketa dapat dilakukan lewat negosiasi, pencarian fakta, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan penyelesaian menurut hukum melalui badan atau pengaturan regional, atau cara damai lain yang dipilih sendiri oleh para pihak. Menurut pasal ini, penyelesaian sengketa internasional di bagi menjadi dua; secara politik atau diplomasi dan secara hukum. Harap dicatat, hukum internasional merupakan hukum yang agak lemah efektivitasnya dibandingkan hukum nasional. Karena dilengkapi dengan lembaga yang lengkap dan alat pemaksa, hukum nasional lebih efektif keberlakuannya.

Bagaimana Hukum Humaniter Internasional Mengatur Perlindungan Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata? 

Hukum Humaniter Internasional (HHI) memiliki ketentuan yang ketat untuk melindungi penduduk sipil selama konflik bersenjata. Prinsip-prinsip utama yang mengatur perlindungan penduduk sipil termasuk:

aPrinsip Proporsionalitas dan Diskriminasi
Pihak yang terlibat dalam konflik diharapkan untuk membedakan antara militer dan penduduk sipil, serta memastikan bahwa tindakan militer yang diambil proporsional terhadap keuntungan militer yang diharapkan.

b. Larangan Terhadap Serangan Terhadap Penduduk Sipil dan Properti Sipil 
Serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil atau properti sipil dilarang. Serangan semacam itu dianggap sebagai pelanggaran hukum perang.

c. Perlindungan Terhadap Anak-Anak dan Perempuan
HHI menetapkan perlindungan khusus untuk anak-anak dan perempuan, menghindari eksploitasi, kekerasan seksual, atau perlakuan yang tidak manusiawi terhadap mereka.

d. Perlindungan Tempat Perlindungan Sipil
Tempat-tempat seperti rumah sakit, tempat ibadah, dan fasilitas kemanusiaan lainnya harus dihormati dan dilindungi dari serangan militer.

e. Larangan penggunaan Perlengkapan Militer yang Tidak Membedakan
Penggunaan senjata atau metode yang tidak membedakan antara militer dan sipil, seperti senjata kimia atau bom ranjau, dilarang.

f. Penegakan Hukum Humaniter Internasional
Penegakan hukum ini melibatkan komunitas internasional, dan pelanggaran serius dapat dihakimi oleh pengadilan internasional atau lembaga penegakan hukum internasional. Tetapi, implementasi dan kepatuhan tergantung pada kemauan negara-negara yang terlibat dalam konflik.

Bagaimana Situasi dan Kondisi Penduduk Sipil dalam Konflik Rusia dan Ukraina?

Situasi penduduk sipil di konflik antara Ukraina dan Rusia sangat kompleks dan bervariasi tergantung pada lokasi dan perkembangan terbaru. Beberapa aspek umum termasuk:

a). Pengungsian
Konflik ini telah menyebabkan pengungsian massal penduduk sipil, baik ke wilayah lain di Ukraina maupun ke negara-negara tetangga. Ini menciptakan krisis kemanusiaan dengan tantangan terkait perumahan, pangan, dan layanan dasar.

b). Kerusuhan dan Kerusakan Infrastruktur
Serangan militer dan konfrontasi bersenjata dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur vital seperti rumah sakit, sekolah, dan sarana umum lainnya. Ini memperburuk kehidupan sehari-hari penduduk.

c). Kekhawatiran Kemanusiaan
Adanya pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dapat menyebabkan penderitaan dan kekhawatiran kemanusiaan. Serangan yang tidak membedakan antara militer dan penduduk sipil dapat meningkatkan risiko cedera atau kematian warga sipil.

d). Isolasi dan Akses Terbatas
Beberapa wilayah mungkin mengalami isolasi atau kesulitan akses untuk bantuan kemanusiaan. Ini dapat menyulitkan penduduk untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.

e). Negosiasi dan Upaya Diplomasi
Upaya diplomasi dan negosiasi terus berlanjut untuk mencari solusi damai. Sementara itu, masyarakat sipil sering kali menjadi pihak yang paling terdampak dan rentan.

Penting untuk diingat bahwa informasi ini bersifat umum dan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Situasi yang berkembang di Ukraina dan Rusia memerlukan pemantauan berkelanjutan dan upaya internasional untuk mengatasi dampak kemanusiaan dan mencari solusi damai.

Penulis: Rizki Saputro

 

Sumber Foto: Dokumentasi Penulis 

Bulan Ramadan, selain sebagai bulan penuh berkah bagi umat Islam, juga menjadi momen penting untuk merefleksikan kembali praktik-praktik ibadah, termasuk dalam konteks keberlanjutan lingkungan. Meskipun ibadah puasa mengajarkan pengendalian diri, namun peningkatan konsumsi dan dampak lingkungan yang dihasilkan, seperti tumpukan sampah plastik, masih menjadi tantangan yang perlu ditangani.

Mengevaluasi kembali praktik ibadah puasa menjadi esensial. Hakikat puasa bukan hanya tentang menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga tentang pengendalian diri dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal konsumsi. Islam mengajarkan untuk tidak berlebihan dan tidak membuang-buang, prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam konteks ekologis saat ini.

Puasa tidak hanya merupakan ibadah individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan lingkungan yang kuat. Melalui kesadaran akan dampak lingkungan dari praktik ibadah puasa, umat Muslim dapat merayakan Ramadan dengan cara yang lebih berkesan secara spiritual dan ekologis. Dengan mengurangi konsumsi yang berlebihan, mengelola sampah dengan bijak, dan memperbaiki hubungan dengan alam, Ramadan dapat menjadi ajang pertobatan ekologis yang berdampak positif bagi lingkungan dan umat manusia secara keseluruhan.

Peningkatan Konsumsi dan Dampak Lingkungan

Sumber Foto: Pinterest 

Saat memasuki bulan Ramadhan, ada peningkatan yang signifikan dalam konsumsi masyarakat Muslim, terutama dalam hal makanan. Ini tercermin dalam laporan dari berbagai belahan dunia, yang menunjukkan peningkatan volume sampah selama bulan suci tersebut. Di beberapa negara, seperti Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh, volume sampah meningkat hingga 25-30% selama bulan Ramadhan, terutama karena perayaan berbuka puasa yang melibatkan pembuangan besar-besaran kemasan makanan sekali pakai.

Laporan dari Dinas Lingkungan Hidup di Bandung, Jawa Barat, dan Serang, Banten, menyoroti peningkatan signifikan ini. Tumpukan sampah organik dan plastik, termasuk kantong plastik sekali pakai, gelas plastik, dan aneka produk turunan plastik, menumpuk di tempat-tempat umum seperti masjid, jalan, dan taman. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang tidak hanya kotor dan tidak sehat, tetapi juga merusak estetika lingkungan dan habitat alami.

Dalam konteks global, masalah pengelolaan sampah selama bulan Ramadhan juga menjadi perhatian. Di negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan, seperti Pakistan, Mesir, dan Bangladesh, lembaga-lembaga pemerintah dan organisasi lingkungan telah memperkirakan peningkatan signifikan dalam jumlah sampah yang dihasilkan selama bulan Ramadhan. Penanganan yang tidak tepat terhadap sampah ini tidak hanya mengancam kesehatan manusia, tetapi juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang lebih luas, termasuk pencemaran air dan tanah serta kerusakan ekosistem alam.

Perspektif Syari'ah tentang Konservasi Lingkungan

Sumber Foto: Pinterest

Dalam ajaran Islam, perlindungan dan penghormatan terhadap lingkungan merupakan bagian integral dari ibadah. Syari'ah Islam menuntut umatnya untuk menjadi pelindung alam, menjaga keseimbangan ekologis, dan menghindari pemborosan sumber daya alam. Dalam konteks puasa, terdapat banyak ajaran dan prinsip Islam yang relevan dengan keberlanjutan lingkungan.

Dalam hal ini, prinsip keterbatasan (qadha') mengingatkan umat Muslim untuk tidak berlebihan dalam konsumsi makanan dan minuman, serta menghindari pemborosan. Islam juga mendorong umatnya untuk menjaga alam dan harta benda Allah, melalui prinsip penjagaan (hifz), yang mencakup menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta menghindari tindakan yang merusak ekosistem.

Selain itu, prinsip keadilan (adl) menjadi konsep penting dalam Islam. Masyarakat Muslim diperintahkan untuk tidak merusak atau mengeksploitasi lingkungan untuk kepentingan pribadi, tetapi memperlakukannya dengan adil dan berbagi sumber daya alam dengan adil. Terakhir, prinsip tanggung jawab (mas'uliyyah) mengajarkan umat Islam untuk melindungi lingkungan dan mencegah kerusakan alam, termasuk melakukan tindakan nyata untuk mengurangi jejak karbon, memperbaiki pengelolaan sampah, dan mendukung upaya konservasi.

Dengan memahami prinsip-prinsip ini, umat Muslim di seluruh dunia dapat memperdalam keterlibatan mereka dalam upaya konservasi lingkungan selama bulan Ramadhan dan sepanjang tahun.

Merangkul Ramadhan sebagai Ajang Pertobatan Ekologis

Sumber Foto: Pinterest

Ramadhan bukan hanya tentang meningkatkan ibadah spiritual, tetapi juga tentang introspeksi mendalam tentang hubungan kita dengan lingkungan. Melalui kesadaran akan dampak lingkungan dalam ibadah puasa, serta penerapan prinsip-prinsip Islam tentang konservasi lingkungan, umat Muslim dapat merangkul Ramadhan sebagai ajang pertobatan ekologis.

Dengan mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengurangi konsumsi berlebihan, mengelola sampah dengan bijaksana, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mengubah pola berbagi makanan selama berbuka puasa dan sahur dengan cara yang lebih berkelanjutan, seperti menggunakan wadah makanan yang dapat digunakan ulang dan meminimalkan pembungkusan plastik. Ramadhan dapat menjadi momentum untuk menyatukan spiritualitas dengan praktik perlindungan lingkungan. 

Dengan demikian, umat Muslim dapat menjalankan ibadah puasa mereka dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab mereka sebagai pelindung alam, menjadikan Ramadhan sebagai waktu yang bermakna tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi bumi yang mereka tinggali. Selamat menjalankan ibadah puasa, dan semoga Ramadhan kita menjadi berkah bagi alam semesta ini.

Penulis: Nisa Nurul Hamdiyah

 

Sumber Foto: Dokumentasi Penulis 

Film ini merupakan sebuah karya terbaru dari DreamWorks Animation, yang dirilis di Indonesia pada Rabu (6/3) dan didistribusikan oleh Universal Pictures. Sebagai bagian keempat dari serial "Kungfu Panda", film ini menghadirkan alur cerita yang menarik dan menghibur, dengan sentuhan humor khas yang telah menjadi ciri khas dari seri sebelumnya.

Film ini mengisahkan petualangan Po, seorang kesatria Naga yang telah melewati tiga petualangan epik sebelumnya. Po telah berhasil mengalahkan penjahat-penjahat kelas dunia dengan keberaniannya dan kemampuan kungfu yang luar biasa. Namun, takdir mengharuskannya untuk pensiun dan mengambil peran sebagai Spiritual Leader di Lembah Perdamaian, yang membawa berbagai masalah baru baginya.

Sumber Foto: Pinterest 
Masalah yang pertama yakni, Po harus menguasai banyak hal terkait kepemimpinannya sebagai Spiritual Leader. Selain Itu juga dia harus segera menemukan seorang kesatria naga yang baru untuk menggantikan posisinya sebagai kesatria Naga. Namun, situasi menjadi semakin rumit ketika seorang penyihir jahat bernama The Chameleon muncul, dengan kekuatan untuk memanggil kembali semua penjahat yang pernah dikalahkan oleh Po.

Untuk mengatasi semua masalah ini, Po membutuhkan bantuan dari berbagai pahlawan tak terduga yang dia temui dalam perjalanannya. Dalam prosesnya, Po akhirnya berhasil menemukan pahlawan di berbagai tempat yang tak terduga untuk membantunya.


Penulis: Andi Muhammad Amri
Editor : Tina Lestari

 

Sumber Foto: Pinterest 

Dalam labirin kompleksitas kehidupan kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon, tergambar sebuah potret dinamis tentang bagaimana demokrasi—sebuah ideal yang dijunjung tinggi dalam teori—seringkali menghadapi ujian berat ketika diimplementasikan dalam praktik. Kisah yang terurai dari peristiwa ini bukan hanya tentang konflik internal atau perbedaan pandangan semata, melainkan tentang bagaimana kekuatan birokrasi, kepentingan sempit, dan dinamika kekuasaan dapat mengikis fondasi demokrasi, bahkan di lingkungan yang seharusnya menjadi bastion pemikiran bebas dan keberagaman.

John Dewey, seorang pemikir besar, mengatakan, "Democracy has to be born anew every generation, and education is its midwife." Pendidikan di kampus seharusnya menjadi katalis untuk demokrasi yang sehat, tempat di mana nilai-nilai kebebasan, keadilan, dan kesetaraan dihidupkan. Namun, apa yang terjadi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon menunjukkan bahwa praktik demokrasi kerap kali kalah oleh taktik dan strategi politik yang mengutamakan kekuasaan.

Diawali dari sebuah demonstrasi yang dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan bahkan bersikap menolak dan tidak mengakui keputusan Panitia Pemilihan Mahasiswa Universitas (PPMU) terkait pemilihan Senat Mahasiswa (Sema) dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema), terbukanya kotak Pandora menunjukkan lebih dari sekedar ketidakharmonisan antar individu atau kelompok. Ini merupakan simbol dari pertarungan yang lebih besar: antara idealisme demokrasi dengan realitas politik kekuasaan. Intervensi oleh Warek 2, yang menurut beberapa sumber, bertujuan mendukung satu golongan ekstra kampus, menjadi titik nyala yang memperlihatkan bagaimana demokrasi bisa dibelokkan dari jalurnya oleh kepentingan-kepentingan yang lebih ingin mempertahankan status quo daripada mewujudkan keadilan dan kesetaraan.

Konflik yang terjadi, yang melibatkan Warek 2 dan dinamika organisasi mahasiswa, mencerminkan sebuah dinamika yang lebih luas dalam masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Hannah Arendt, "The most radical revolutionary will become a conservative the day after the revolution." Ini menggambarkan ironi yang sering terjadi dalam perjuangan kekuasaan: begitu tujuan tercapai, nilai-nilai yang diperjuangkan bisa dengan mudah dilupakan.

Intervensi birokrasi dan kecenderungan untuk mendukung satu golongan tertentu mengungkapkan bagaimana kepentingan politik bisa merusak esensi demokrasi. Kisah ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga agar ruang-ruang demokratis, seperti kampus, tetap terbuka dan inklusif. Alexis de Tocqueville dalam "Democracy in America" mengingatkan, "The health of a democratic society may be measured by the quality of functions performed by private citizens." Ini menekankan pentingnya partisipasi aktif warga negara—dalam konteks ini, mahasiswa—dalam menjaga kesehatan demokrasi.

Pernyataan rasisme yang mencuat selama aksi aliansi ormawa menjadi sebuah warna yang menarik perhatian penulis. "Orang Timur dilarang menguasai wilayah Jawa" merupakan kalimat yang merobek harapan akan sebuah demokrasi kampus yang adil dan inklusif. Ironisnya, hal ini muncul dari salah satu aktor yang mengikuti demonstrasi aliansi ormawa, menunjukkan adanya ketumpulan nalar berfikir dan rasisme yang seharusnya tidak ada tempatnya dalam wadah demokrasi.

Fenomena ini menyoroti sebuah paradoks, di mana mahasiswa yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melawan diskriminasi dan ketidaksetaraan justru terlibat dalam aksi yang mencemari semangat demokrasi kampus. Ironi semakin memuncak ketika kita menyadari bahwa demokrasi seharusnya merangkul semua suara, tanpa memandang latar belakang etnis, dan menjadikan kampus sebagai tempat di mana keberagaman dihormati dan diperjuangkan.

Kasus intoleransi dan rasisme yang muncul di tengah konflik bukan hanya mencerminkan ketumpulan nalar dan kekurangmampuan untuk menerima perbedaan. Lebih dari itu, ini menunjukkan bagaimana ketika struktur kekuasaan di kampus memihak, hal tersebut bisa memperkuat prasangka dan memperdalam jurang pemisah antara komunitas. Ironisnya, lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tempat untuk membangun pemahaman dan toleransi malah menjadi arena untuk mempertajam konflik.

Pengalaman di IAIN Syekh Nurjati Cirebon memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana demokrasi harus terus dijaga dan diperjuangkan. Mengutip pemikiran dari seorang filsuf timur yang mengatakan, "Kebijaksanaan bukanlah produk dari sekolah, tapi dari perjalanan hidup yang menantang," kita diingatkan bahwa kebijaksanaan dalam mengelola demokrasi kampus bukan hanya datang dari teori, tapi dari pengalaman nyata menghadapi dan menyelesaikan konflik.

Robert D. Putnam dalam "Making Democracy Work," menunjukkan bahwa kunci dari demokrasi yang berfungsi adalah partisipasi sosial dan kepercayaan antar individu. Ini berarti, di kampus, perlu adanya komunitas akademik yang tidak hanya aktif secara politik, tapi juga saling percaya dan bekerja sama untuk tujuan yang lebih besar dari sekedar kepentingan pribadi atau kelompok.

Potret di IAIN Syekh Nurjati Cirebon menjadi sebuah contoh vivid dari tantangan dan peluang dalam membangun demokrasi yang sehat. Kita diingatkan bahwa demokrasi adalah proses yang terus menerus, memerlukan pengawasan, partisipasi, dan terutama, pendidikan yang terus-menerus. Melalui pendidikan dan praktek demokrasi yang sehat, kampus dapat menjadi model bagi masyarakat yang lebih luas dalam memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi yang sejati.

Penulis: Ahmad Rizki Alimudin

 

Sumber Foto: Dokumenter Fatsun 

Pada hari Jumat (08/03) sejumlah mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di halaman rektorat IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Mereka adalah ormawa yang mengatasnamakan dirinya sebagai Aliansi Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Tuntutan yang dilayangkan adalah pemakzulan ketua umum SEMA-I yakni Lukman Hakim dan Rasyid Mone sebagai ketua DEMA-I IAIN Syekh Nurjati Cirebon terpilih. 

Dalam pelaksanaannya, mereka juga menuntut untuk adanya pemilihan ulang dan hasil pemilihan ketua SEMA-I dan DEMA-I serta mengganti dan membubarkan PPMU. 

Hal tersebut menjadi polemik dikarenakan mereka yang melakukan aksi tuntutan tersebut berasal dari organisasi biru kuning yang notabenya dianggap penguasa di setiap kampus PTKIN. 

Berikut merupakan rincian dari tuntutan ormawa fakultas yang mengatasnamakan sebagai Aliansi mahasiswa yang melakukan tuntutan pemakzulan ketua umum SEMA-I dan DEMA-I terpilih

TUNTUTAN ORMAWA FAKULTAS APAKAH PANTAS ? : TENTANG INTERPENSI WAREK DITETAPKAN II DAN KONFLICT OF INTEREST DALAM TUNTUTANNYA”

Menanggapi tuntutan dari aliansi Ormawa fakultas dan berikut adalah tuntutan yang dilayangkan :

1. Menolak Segala keputusan yang ditetapkan PPMU yang disangka ilegal.

2. ⁠Menolak pemilihan SEMA dan DEMA terpilih.

3. ⁠ Menuntut untuk membatalkan ketua formatur SEMA dan DEMA terpilih.

4. ⁠Menuntut untuk membubarkan dan membentuk PPMU kembali secara resmi, dengan SK Rektor.

5. ⁠Menuntut untuk mentransparansikan landasan hukum yang dibuat PPMU.

Dengan rasionalisasi :

1. SEMA tidak berhak membentuk PPMU Karena SEMA sudah dinyatakan Non aktif sejak masa tugas di SK berakhir.

2. ⁠PPMU adalah lembaga pemilihan mahasiswa secara independensi dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun.

3. ⁠Tidak ada landasan hukum yang jelas yang dibuat oleh PPMU.

Penulis membandingkan hal tersebut dengan PUOK Bab 4 bagan struktur organisasi kemahasiswaan dalam bagian struktur organisasi kemahasiswaan. Bahwasanya yang berhak menangani bagian keorganisasian dan kemahasiswaan adalah Wakil Rektor III atau Rektor tidak ada sangkut pautnya dengan Wakil Rektor II yaitu Ilman Nafia. 

Pemilihan DEMA-I, SEMA-I dan PPMU yang seharusnya menjadi tanggungjawab Wakil Rektor III dan tanpa wewenang Wakil Rektor II menjadi rancu dengan datangnya Ilman Nafia yang dicurigai mengintervensi pemilihan SEMA-I dan DEMA-I, begitupun PPMU yang ternyata dalam prosesnya malah dibuat tanpa izin Wakil Rektor III. Hal tersebut membuat penulis beranggapan bahwa didalamnya terdapat kepentingan Wakil Rektor II yang dirahasiakan dari masyarakat kampus.

Kemudian kalau misalnya Wakil Rektor II ikut campur tahu berarti terdapat sesuatu di sana entah itu kepentingan atau hal lain. 

Akan tetapi dalam hal ini walaupun sudah ada materai, seharusnya hal tersebut masih bisa dicabut dan bisa digagalkan. Karena jika melihat pada fungsi materai adalah surat pernjanjian yang nantinya dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan yang artinya bukan berarti syarat sah untuk perjanjian. Jadi walaupun sudah ada materai dan syarat sudah terpenuhi tetap hal tersebut masih bisa dicabut dan bisa digagalkan. 

Selain itu Agam selaku ketua SEMA-I sebelumnya, juga berpendapat bahwasanya hal ini berkepentingan dengan golongan dan mengapa mereka melakukan aksi demonstrasi setelah keputusan sudah final. 

Dalam hal ini penulis yang merupakan kontestan pencalonan DEMA-I dan menjadi lawan debat dari Rasyid Mone pun merasa dicurangi. Hal tersebut penulis lontarkan karena secara administrasi semua persyaratan yang diberikan oleh PPMU sudah lengkap diserahkan namun ternyata Saya dan kawan Saya malah dijadikan sasaran golongan biru kuning yang haus akan kekuasaan dan ingin merengsek kembali menguasai ormawa khususnya di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 

Mereka menuduh Iman Sariman selaku ketua pelaksana PPMU adalah boneka tapi mereka yang masanya banyak juga bonekanya Wakil Rektor II, ibaratnya maling teriak maling. 

Mereka sungguh tidak dewasa dalam berfikir dan berdemokrasi sehingga membuat carut marut dan kegaduhan ketika keputusan sidang MUSEMA dan MUDEMA telah dilaksanakan dan ditetapkan.


Penulis: Rizki Saputro

Editor: Meina Maspupah