Gedung Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam 

Cirebon, LPM FatsOeN - Alamul Iman resmi menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam (Dema FDKI) setelah dilantik pada Selasa 20 Februari 2024. Iman terpilih karena tidak ada kandidat lain yang mendaftarkan diri. 

Dalam wawancaranya pada Rabu (21/02), Iman menyampaikan ada kecemasan tersendiri setelah dirinya dilantik menjadi Ketua Umum Dema. Kecemasan ini kemudian akan menjadi Pekerjaan Rumah (PR) baginya ketika menjabat. Dia mencatat, minat mahasiswa untuk menjadi bagian dari organisasi Dema semakin menurun. 

"Jumlah anggota pengurus Dema FDKI mengalami penurunan dari 26 anggota menjadi 25 anggota, menunjukkan adanya penurunan minat mahasiswa terhadap organisasi ini," katanya. 

Sebagai langkah awal untuk mengatasi kecemasannya dan lainnya, dalam waktu dekat Iman berencana menggelar Rapat Kerja (Raker) dan pertemuan dengan demisioner Dema FDKI.  

"Tujuannya tidak lain untuk menguatkan silaturahim antar pengurus Dema dengan demisioner serta membahas program kerja Dema FDKI ke depan (untuk mengatasi masalah minat organisasi tadi dan lainnya)," kata Imam. 

Dia berharap, dengan langkah ini, silaturahim dengan orang yang lebih berpengalaman, dia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan untuk nantinya bisa mengawal Dema mencapai semua menjadi tujuan organisasi, baik untuk mahasiswa, untuk fakultas atau kampus.

"Minta doanya saja semoga yang disemogakan tersampaikan bareng-bareng untuk FDKI dan fakultas. Semoga tuntas dan tamat," pungkasnya.

Sebelum terpilih menjadi Ketua Umum Dema FDKI, Muhamad Alamul Iman sebelumnya menjadi Ketua Pelaksana Panitia Pemilihan Mahasiswa Fakultas (PPM-F). Iman menegaskan bahwa pencalonannya sebagai Ketua Umum Dema FDKI bukan hasil keterpaksaan, melainkan murni atas keinginan pribadinya.

"Murni atas keinginan pribadi," imbuhnya. 

Iman telah mengundurkan diri dari jabatan ketua pelaksana (PPM-F) dan posisinya digantikan oleh Sulthon Azizan Zanuar yang kemudian menjabat sebagai ketua pelaksana (PPM-F) baru.

Penulis: Zakariya Robbani

Editor : Ega Adriansyah

Spanduk Aksi Kamisan di depan FUA 

Cirebon, LPM FatsOeN - Tingkatkan kesadaran mahasiswa dan sivitas akademika tentang kasus pelanggaran HAM, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab (Dema FUA) menggelar aksi Kamisan pada Kamis, (21/02/2024). 

Aksi itu digelar karena Dema FUA merasa terpanggil oleh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lampau dan terangkat kembali ke hadapan khalayak menjelang Pilpres 2024 kemarin.

Aksinya diharapkan bisa menjadi bahan refleksi bagi semua mahasiswa dan sivitas akademika Fakultas Ushuluddin dan Adab di tengah transisi yang terjadi di lingkungan fakultas.

Dema FUA sendiri menyerukan kepada seluruh mahasiswa FUA untuk ikut serta dalam aksi Kamisan ini. Selain itu, Dema FUA juga menggandeng mahasiswa FDKI untuk bersama-sama mengikuti aksi tersebut.

Meskipun aksinya dilakukan oleh Dema FUA dengan menggandeng mahasiswa FDKI, aksinya tetap tidak menutup mahasiswa di luar FUA dan FDKI untuk ikut. Aksinya bersifat terbuka untuk seluruh masiswa IAIN syekh Nurjati Cirebon. 

Dalam aksi tersebut, Dema FUA menginstruksikan agar seluruh mahasiswa yang mengikuti menggunakan pakaian serba hitam. Karena aksi Kamisan itu mengusung tema "Kamis Hitam". 

Setelah menggelar aksi pada pagi dan siang hari di depan FUA, aksi akan dilanjutkan pada sore hari dengan agenda berkumpul dan menggelar hal serupa di depan rektorat.

Penulis: Makhmudah Amalia

Editor: Ega Adriansyah

Pertemuan Formatur UKM/UKK dengan Wakil Rektor III

Cirebon, LPM FatsOeN - Prof. Dr. Hajam, M.Ag selaku Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan, angkat bicara terkait keresahan formatur ketua umum Unit Kegiatan Mahasiswa/Khusus (UKM/UKK) melalui pertemuan dengan formatur ketum UKM-UKK di Gedung Rektorat pada Rabu, (21/2).

Beliau menyanggupi untuk pelantikan UKM-UKK segera dilaksanakan sebelum bulan puasa. Karena keluhan dan keresahan formatur terkait dampak yang menghambat kegiatan UKM-UKK juga dikhawatirkan olehnya. Bahkan ia tidak masalah jika Sema dan Dema Institut harus dilangkahi pelantikannya.

"Kalau Pak Hajam, besok juga bisa," ujar Pak Hajam ketika ditanya kepastian fiksasi tanggal pelantikannya.

Namun beliau memberi catatan mesti ada persetujuan dari pihak Rektor selaku atasannya. Kemungkinan besar dilaksanakannya pelantikan UKM-UKK yakni minggu depan pada tanggal (26/2). Perkiraan tersebut sekalian menunggu persetujuan dari Rektor.

Warek III juga menyerahkan kepanitiaan mempersiapkan pelantikan kepada para formatur ketum UKM-UKK. Karena justru UKM-UKK lah yang harus membantu Panitia Pemilihan Mahasiswa Universitas (PPMU). Mengingat permasalahan Sema dan Dema tahun lalu cukup rumit. 

Untuk mensiasati permasalahannya, ia menekan para mahasiswa yang memangku jabatan di ormawa kampus harus menyelesaikan periode jabatannya. Utamanya bagi para ketua umumnya, jangan sampai menyelesaikan sidang ketika jabatannya belum usai.

Selain itu ia memberi pesan kepada UKM-UKK untuk ikut berperan sebagai organisasi yang menyelipkan unsur moderasi beragama, kurikulum merdeka, dan mensosialisasikan undang-undang anti kekerasan seksual.

Penulis : Raihan Athaya Mustafa

Beberapa Formatur Ketua Umum UKM UINSSC

Cirebon, LPM FatsOen - Beberapa formatur Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) UINSSC mengadakan pertemuan. Diantaranya Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Hay'atu Tahfidzil Qur'an (HTQ), Korpos Protokoler Mahasiswa (KPM), Lembaga Dakwah Mahasiswa (LDM), Lembaga Pers Mahasiswa (LPM), UKM SNJ Basket, dan Mahapeka.

Pertemuan ini diinisiasi oleh Salman dan Fadhil selaku formatur ketua umum FK3 dan HTQ. Kedua UKM keagamaan tersebut sangat terkena dampak atas agenda pelantikan yang terus diundur. Utamanya program kerja atau kegiatan yang akan diadakan pada bulan Ramadhan. 

"Kalau sudah mepet bulan Ramadhan (pelantikan) itu, yaudah kegiatan UKM keagamaan dan UKM lainnya tidak akan ada," Ujar Salman.

Seperti kegiatan kajian pasaran (kitab kuning) dari UKM FK3 yang akan diadakan dari awal Ramadhan. Kemudian acara perlombaan yang biasa diadakan UKM HTQ pada bulan Ramadhan. Kedua kegiatan tersebut jelas penting bagi ukm yang bergerak di bidang keagamaan. 

Selain itu UKM lainnya, seperti Mahapeka juga akan mengadakan acara besar lima tahunan yang membutuhkan persiapan dari awal kepengurusan. Artinya ukm membutuhkan rapat kerja internal dalam merumuskan program kerja dan kegiatan selama satu periode secara matang. 

Pertemuan ini juga menjadi langkah awal untuk melanjutkan ke tahap perbincangan dangan Wakil Rektor III yang mempunyai wewenang terhadap UKM dan UKK di UINSSC. Perbincangan tersebut rencananya akan dilakukan pada hari Rabu (21/2).

Kemudian, beberapa formatur ketua umum ini mengharapkan pelantikan dilaksanakan pada bulan februari atau paling telat tanggal 4 Maret. Karena jika rencana yang diinformasikan Ketua Pelaksana Panitia Pemilihan Mahasiswa Universitas benar terjadi, yakni tanggal 12 Maret, akan menghambat UKM dan UKK.

Penulis: Raihan Athaya Mustafa

Picture by: @/11hr11minv2 on X

Dalam taman kehidupan, aku memilih memetik bunga yang mekar,

Menjaga kebun hati dari angin yang beracun, menyembunyikan luka yang tak terlihat.

Toksin yang mengalir dalam kata-kata berduri,

Aku membuat pagar, menjauh dari mereka yang meracuni udara.

Batas yang aku hiasi dengan batu kehati-hatian,

Membawa hening, menyembunyikan luka, dan mengepulkan asa.

Dalam bayang keheningan, kukenang langkah-langkah yang berdebar,

Menahan detak jantung yang bergoncang, menyembuhkan luka-luka cemas.

Di balik tembok yang teguh, kesehatan mentalku bersemi,

Menyirami bunga-bunga rindu akan kedamaian, merayakan kebebasan dari kecemasan yang menyiksaku.

Dalam kecilnya tubuh yang hampir tak terlihat, ia adalah goresan kehidupan,

Orang-orang menilainya sebagai musibah semesta, tapi benarkah itu kebenaran yang abadi?

Melangkah di tengah cercaan sebelah kanan, pukulan sebelah kiri, dan tamparan dari depan,

Tubuh yang rapuh tak sengaja terjatuh, dan semua menertawakannya, adakah kekejaman dalam tawa itu?

Hatinya yang rapuh terasa setengah hancur, tetapi siapakah yang bersedia memungut serpihan-serpihan itu?

Mungkin ada seseorang yang sudi, yang melihat keindahan dalam langkah-langkah kecilnya, mengumpulkan sejumput harapan dalam sunyi.

Penulis: Tina Lestari 

Copyright Foto: Internet 

Ditengah masa tenang pemilu sebuah tayangan film "Dirty Vote" Berhasil mencuri perhatian. Film ini adalah panggilan bagi masyarakat Indonesia untuk membuka mata dan memahami realitas politik yang tidak selalu terlihat di permukaan. Dalam durasi hampir dua jam, tiga pakar hukum tata negara, yakni Feri Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar, menggali berbagai dugaan kecurangan dan intrik politik yang mungkin terjadi dalam konteks Pemilu 2024.

Pertama-tama, film ini membahas tentang ambisi Pilpres satu putaran. Menurut Undang-Undang, paslon yang ingin memenangkan Pilpres harus memperoleh lebih dari 50%+1 suara dan menang di minimal 20 provinsi. 

"Dirty Vote" menyoroti sebaran suara di Pulau Jawa, Sumatra, dan Papua, dengan penekanan khusus pada Papua yang memiliki pengaruh signifikan dalam hasil Pemilu, sebab Papua baru dimekarkan pada tahun 2022 menjadi 6 Provinsi langsung bisa dianggap memilih pada tahun 2024 ini, padahal perbandingan dengan Provinsi Kalimantan Utara yang dimekarkan pada tahun 2013 tidak dianggap provinsi baru dan belum bisa memilih sampai 2019. Pengaruh Tito Karnavian, yang dianggap sebagai 'Orangnya Jokowi', di Papua menjadi sorotan utama, memunculkan dugaan kecurangan dan keberpihakan.

Kedua, film ini mengupas keberpihakan Presiden Jokowi dan menteri-menterinya dalam proses kampanye. Temuan mengenai kampanye terselubung dari sejumlah menteri dan wakil menteri, yang dianggap melanggar prinsip netralitas dan menggunakan fasilitas negara, menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas politik dalam negeri. 

Ketiga PJ Kepala Daerah, fokus pekerjaan menteri dalam negeri Tito Karnavian juga menjadi sorotan film. Penunjukan para PJ ini, tanpa melalui pemilihan umum, mengundang pertanyaan tentang netralitas mereka. Proses penunjukan yang dinilai maladministrasi dan keberpihakan terhadap paslon tertentu menggambarkan realitas politik yang seringkali memprihatinkan.

Selain itu, "Dirty Vote" juga mengungkapkan masalah dalam lembaga seperti Bawaslu dan KPU. Para ahli dalam film menyoroti proses seleksi komisioner Bawaslu, kegagalan Bawaslu dalam mengawasi Pemilu, serta pelanggaran etik dan ketidakpatuhan KPU terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap keselamatan dan keamanan Pemilu yang adil dan transparan.

Dengan menyajikan rangkuman singkat sejumlah temuan dalam film, seperti gabungan suara di Sumatera, kasus penyelewengan dana desa, pelanggaran etik ketua KPU, serta berbagai pelanggaran dan kontradiksi di Mahkamah Konstitusi, "Dirty Vote" memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas politik Indonesia.

Film ini juga menantang penontonnya untuk bertanya lebih dalam, menggali fakta, dan mengembangkan pemahaman yang lebih kritis tentang sistem politik yang mereka hadapi. Dengan demikian, "Dirty Vote" tidak hanya sekadar film, tetapi juga panggilan untuk perubahan dan keadilan dalam dunia politik Indonesia. Film ini diharapkan menjadi pemicu bagi masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam memperjuangkan demokrasi yang sehat dan transparan di tanah air menjelang pencoblosan 14 Februari nanti. 

Penulis Tina Lestari