Era New Normal pasca Pandemi Covid-19 (dok. internet)

        Pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum juga berakhi membuat pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan baru yaitu dengan diberlakukannya New Normal sejak 01 Juni 2020 kemarin. Hal ini dikarenakan untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan seperti hancurnya perekonomian negara dari berbagai sektor dan gangguan sosial lainnya. Kaitannya dengan pandemi COVID-19, istilah New Normal dapat diartikan perubahan perilaku untuk tetap melakukan aktivitas normal namun tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan virus COVID-19.

            Dengan diberlakukannya era New Normal, pemerintah berharap semua sektor yang menyangkut baik perekonomian maupun sosial dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah juga berharap masyarakat bisa menjalankan aktivitas normal tanpa kendala namun tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada seperti memakai masker saat beraktivitas, rajin cuci tangan dengan sabun, memakai handsanitizer dan sebagainya. Akan tetapi, berdasarkan analisis yang saya lakukan, nyatanya masih banyak masyarakat yang menyepelekan bahkan melanggar protokol kesehatan. Mereka menganggap seolah-olah era New Normal merupakan era di mana pandemi sudah berakhir padahal masih berlangsung. Dengan demikian, urgensi dari karya tulis ilmiah ini yaitu agar pembaca sadar mengenai pentingnya mematuhi protokol kesehatan di era New Normal.

Strategi

            Perlu kita ketahui, era New Normal merupakan era di mana aktivitas dinormalkan kembali namun tetap harus mengikuti protokol kesehatan guna meminimalisir angka penularan dan penyebaran COVID-19. Bisa juga dikatakan sebagai bentuk program dalam rangka berdamai dengan COVID-19, karena apabila terus-menerus lockdown, maka perekonomian negara akan mengalami penurunan bahkan lambat laun bisa mengalami kehancuran. Dengan demikian, jangan sampai era New Normal justru menjadi bumerang bagi diri kita sendiri dan masyarakat. Maksud bumerang di sini adalah jangan sampai angka penularan COVID-19 makin bertambah dibanding sebelum era New Normal diberlakukan. Hendaknya kita tunduk dan patuh terhadap aturan yang dibuat pemerintah mengenai protokol pencegahan penularan COVID-19.

   Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan P dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dijelaskan bahwa penularan COVID-19 terjadi melalui droplet yang dapat menginfeksi manusia dengan masuknya droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, dan mata. Prinsip pencegahan penularan COVID-19 pada individu dilakukan dengan menghindari masuknya virus melalui ketiga pintu masuk tersebut dengan beberapa tindakan di antaranya:

            Pertama, menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19). Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis. Kedua, membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/handsanitizer. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus). Ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan.

        Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya. Keempat, Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup (minimal 7 jam), serta menghindari faktor risiko penyakit. Orang yang memiliki komorbiditas/penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi immunocompromised/penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-anak, dan lain-lain, harus lebih berhati-hati dalam beraktifitas di tempat dan fasilitas umum. Itulah kiat-kiat untuk mencegah penularan COVID-19 menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selain memakai masker, cuci tangan, dan lainlain, ternyata menjaga sistem imun tubuh juga tidak kalah penting. Hal itu dikarenakan sistem imun tubuh yang kuat bisa melawan virus dan dapat meminimalisir kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi apabila kita terpapar virus COVID-19.

Urgensi

        Dari penjelasan yang telah dipaparkan, semoga pembaca bisa lebih sadar mengenai pentingnya mematuhi protokol kesehatan selama masa New Normal dan dapat menerapkan kiat-kiat pencegahan COVID-19. Ingat, masa New Normal bukan berarti pandemi sudah berakhir, melainkan masa New Normal ini menjadi tantangan tersendiri untuk kita agar bisa menjalankan aktivitas normal di tengah pandemi COVID-19. Jangan sampai jumlah pasien bertambah banyak akibat menyepelekan protokol kesehatan di masa New Normal. Menurut saya mematuhi protokol kesehatan tersebut tidaklah sulit apabila kita membiasakan diri. Memakai masker saat bepergian, cuci tangan dengan sabun, memakai handsanitizer bukanlah hal sulit untuk menyelamatkan bangsa ini. Mematuhi protokol kesehatan berarti kita juga menyelamatkan nyawa banyak orang seperti keluarga, teman, dan orang dengan usia rentan terpapar virus COVID-19. Untuk itu, marilah kita junjung tinggi solidaritas untuk menjaga satu sama lain dengan cara mematuhi protokol kesehatan sehingga jumlah pasien dan korban COVID-19 tidak bertambah banyak. Tetaplah produktif dengan aman dan jangan lupa berdo’a agar pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas normal kembali. Sekian, terima kasih.

Penulis: Muhammad Aziz, Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Pandemi Covid-19 atau lebih dikenal dengan virus corona ini sangat berpengaruh besar terhadap segala sektor termasuk ekonomi. Saat ini masyarakat mengalami perubahan dalam skala besar dimana digital menjadi sebuah alternatif andalan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Segala aktivitas masyarakat banyak dipusatkan dirumah, semua itu  mengubah aktivitas perdagangan, distribusi produk dan jasa di semua industri. Dalam era ekonomi digital, informasi bukanlah sekedar media untuk bertransakasi, melainkan menjadi salah satu sumber yang bisa mendatangkan profit.

Ekonomi digital berhasil menjadi penopang dan penyelamat ekonomi khususnya bagi pedagang milenial. Ekonomi digital mampu menyediakan akses yang sangat luas, mulai dari pengecekan persediaan barang, metode pembayaran dan transaksi lainnya. Keberadaan ekonomi digital mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing produk dam jasa dalam sebuah usaha.

Tapscott menjelaskan bahwa ekonomi digital adalah system ekonomi dengan sebuah ciri khas dan dipengaruhi oleh berbagai akses instrumen serta pemrosesan dari informasi serta kapasitas komunikasi yang dibentuk. Ekonomi digital ini memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin melakukan usaha.

Saat ini, pelaku usaha mulai dari yang mikro sampai dengan makro sudah melirik digital. Banyak flatform yang bisa digunakan, seperti tokopedia, shopee, bukalapak, lazada, dan lain-lain. Beberapa kemudahan yang dihasilkan diantaranya, kemudahan transaksi, akses jual beli yang luas, kecepatan proses, banyak produk yang bisa ditemukan, dan memilih metode pembayaran. Dengan ekonomi digital semua jenis transaksi dan proses jual beli menjadi lebih fleksibel.

Selain itu, ekonomi digital juga memiliki peran dalam antisipasi penyebaran virus Covid-19. Himbauan pemerintah untuk selalu mematuhi protol kesehatan, yakni rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak menjadikan ekonomi digital sebagai alternatif untuk mendukung pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus korona.

Ekonomi digital saat ini membuat pelaku usaha berinovasi untuk bisa bertahan di masa pandemi. Mereka mulai menjalankan perdagangan online. Perusahan kecil sekalipun kini memanfaatkan digital karena hanya aktivitas ekonomi digital yang mampu bertahan di masa pandemi.

Perdagangan online yang dilakukan beberapa pelaku usaha yang menawarkan produknya untuk menarik konsumen dan meningkatkan pendapatan. Dengan begitu, pelaku usaha dapat meningkatkan profit dan memperluas jaringan agar toko online-nya semakin berkembang.

Fitur-fitur penting yang digunakan di toko online bisa membuat konsumen nyaman dan tertarik untuk berbelanja. Fitur-fitur tersebut antara lain, keranjang belanja, situs web toko, logo toko, halaman promo, foto dan video produk, percarian item, gerbang pembayaran, ongkos kirim dan layanan bantuan untuk konsumen.

Selain memperhatikan fitur di flatform toko online, pelaku usaha online juga bisa memanfaatkan internet dalam pemasaran dan promosi. Misalnya saja dengan memposting produk dengan konten yang bagus dan copy writing yang dapat menarik konsumen.

Selain fitur, ada beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam membangun bisnis ekonomi digital. Pertama, konektivitas dalam strategi pembangunan bisnis. Kedua, perbanyak data konsumen untuk meningkatkan pendapatan. Ketiga, buat sistem pembayaran yang mudah dan efisien.

Ekonomi digital begitu sangat berpengaruh untuk memajukan perekonomian Indonesia. Dampak positif dari aktivitas ini yaitu produktifitas semakin meningkat, pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi, mempermudah kegiatan pemasaran produk dan menjangkau pasar lebih mudah. Meskipun begitu, aktivitas ini tidak selamanya berjalan dengan baik. Banyak gangguan dan kendala didalamnya. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam penggunaan transaksi digital misalnya dalam membuat portal khusus untuk kemudahan transaksi.

Dampak yang mungkin saja terjadi misalnya aksi tipu menipu ketika proses jual beli, gangguan jaringan, dan transaksi tanpa tatap muka menjadikan timbul rasa kekhawatiran konsumen.

Dalam mengatasi hal itu, perlu adanya kerjasama yang lebih baik lagi. Dampak baik dari ekonomi digital akan banyak didapatkan jika bisa menggunakan dan  memanfaatkannya dengan benar.

Ekonomi digital sangat berperan banyak di masa pandemi ini, dimana saat ini tekhnologi mampu mempengaruhi segala aspek kehidupan di dunia. Dengan adanya ekonomi digital ini segala bentuk usaha yang dilakukan konvensional bisa menjadi smart business yang memanfaatkan tekhnologi.

Penulis: Nepri Restiyanti, Mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Ilustrasi PSBB (Dok. Internet)

embatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi kasus penyebaran covid-19 di Indonesia. Meskipun sempat dilonggarkan dengan adanya isu new normal, namun PSBB kembali diadakan di beberapa kota besar khususnya yang termasuk ke dalam zona merah. Jika dilihat dari efek setelah diadakan PSBB, apakah benar PSBB di Indonesia sudah efektif untuk mengurangi kasus covid-19 di Indonesia ?

Melihat wabah ini sudah merebak hingga ke seluruh daerah di Indonesia, tingkat kewasapadaan pun kian meningkat, seiring dengan di gencarkan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Mulai dari physical distancing, social distancing, hingga adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) .

Salah satu upaya yang di pilih oleh pemerintah adalah pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau sering kita dengar dengan istilah PSBB.

PSBB merupakan suatu pembatasan kegiatan tertentu terhadap penduduk dalam suatu wilayah, dimana wilayah tersebut sedang terjadi sebuah wabah. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahaan terjadinya penyebaran virus atau wabah yang semakin meluas. Di Indonesia sendiri, PSBB merupakan peraturan yang diterbitkan langsung oleh Kementrian Kesehatan untuk mencegah covid-19, aturan ini juga sudah tercatat di dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020.

Dalam masa PSBB sejumlah kegiatan yang melibatkan publik harus terpaksa dibatasi, seperti : pembatasan dari sektor pendidikan diubah menjadi daring, instansi atau perkantoran yang dilakukan dari rumah (work from home), kegiatan industri pabrik, kegiatan sosial-ekonomi, kegiatan keagamaan, hingga pembatasan transportasi umum dilakukan demi mengurangi terjadinya kasus penyebaran covid-19.

Namun ada pengecualian pembatasan tempat atau fasilitas umum, seperti tempat kebutuhan pokok (pasar, supermarket), toko obat-obatan dan peralatan medis, dan tempat bahan bakar (pom bensin), tetap boleh dibuka dengan menerapkan beberapa protokol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak).

Adanya pembatasan tersebut tentu memiliki dampak tersendiri untuk masyarakat, mengingat aturan di dalamnya sangat berpengaruh pada kegiatan sehari-hari.

Mengukur Tingkat Efektivitas PSBB

Jika dilihat dari seberapa efektifnya pelaksanaan PSBB di Indonesia, maka kita dapat mengukur dari dua faktor berikut.

Pertama, peran pemerintah selaku pembuat kebijakan. Apakah semua kebijakan yang dibuat sudah sesuai, tegas dan telah tersampaikan dengan jelas kepada seluruh masyarakat ? Apakah pemerintah juga bisa memberikan solusi yang tepat dari dampak yang di alami oleh masyarakat akibat adanya pandemi covid-19 ?

Pemerintahan harus terus berupaya untuk memastikan hajat hidup masyarakatnya, agar ketersediaan  kebutuhan dasar tetap terjamin selama pelaksanaan PSBB.

Dalam hal ini, menurut saya pemerintah daerah sudah memberikan kebijakan yang cukup tepat dengan pemberian bantuan kepada masyarakat berupa sembako maupun uang tunai. Bantuan ini juga sudah tepat sasaran karena diberikan langsung kepada masyarakat yang kurang mampu, pekerja buruh dengan gaji dibawah 5 juta, hingga bantuan kepada siswa-mahasiswa, bantuan ini berupa BLT (bantuan langsung tunai) dan beasiswa. Tindakan semacam ini tentu sangat membantu mengurangi tingkat kecemasan masyarakat terhadap dampak yang mereka hadapi.

Selanjutnya, dari segi kebijakan aturan yang dibuat menurut saya masih sedikit kurang dalam ketegasannya. Dalam sebuah berita saya pernah melihat adanya sanksi yang akan di berikan kepada masyarakat jika  melanggar  aturan protokol kesehatan, namun faktanya dalam lapangan masih banyak kelalaian pemerintah dalam menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.

Kedua, peran masyarakat sebagai pelaksana aturan, kunci utamanya adalah kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan pola PSBB. Mungkin hal inilah yang masih menjadi persoalan utama dari semua daerah yang melaksanakan PSBB. Karena makna dari pembatasan sosial berarti seluruh aktivitas masyarakat sudah tentu akan dibatasi.

Namun pada faktanya, masyarakat kita seolah tidak siap, bahkan banyak masyarakat yang masih bersikap masa bodoh dengan aturan yang telah dibuat. Hal ini tentu dipengaruhi oleh  karakteristik sosial masyarakat kita yang cenderung kurang disiplin.

Masyarakat sudah terbiasa hidup seenaknya dan terkesan sulit diatur. Di sisi lain, penegakan hukum atas pelanggaran PSBB juga masih sangat longgar atau kurang tegas. Sehingga masih sering terjadi pelanggaran yang dilakukan, ini tentu berkaitan erat dengan karakteristik kehidupan sosial masyarakat kita. Sehingga dalam melakukan kebiasan baru dianggap hal yang amat sulit oleh sebagian masyarakat, apalagi hal tersebut banyak yang menganggap terkesan ribet, beberapa celotehan yang sering saya dengar seperti sumpek (kalo harus pake masker).

Jadi apakah benar efektif ?

Jika kedua hal ini masih belum menujukkan sikap keterkaitan satu sama lain, menurut saya adanya efektivitas PSBB hanya menjadi angan semata.

Hal ini di latar belakangi oleh beberapa alasan, seperti keterlambatan sikap pemerintah dalam mengatasi masalah covid-19 hingga ketidaksiapan masyarakat dalam menjalani aturan baru yang sudah dibuat.

Adanya PSBB tentu harus dibarengi dengan keadaan masyarakat yang siap dan  sadar akan adanya peraturan, jika hal tersebut bisa dilakukan maka proses pemutusan rantai penyebaran covid-19 pun bisa segera teratasi. Dibutuhkan sinkronisasi yang tepat antara gerakan pemerintah dan ketaatan masyarakat. Sebab, jika hanya berjalan tanpa adanya dukungan satu sama lain,  maka aturan yang sudah susah payah dibuat akan berakhir sia-sia. Jangan sampai usaha yang sudah kita upayakan bersama tidak mendapat hasil apapun, mari bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam memutus rantai covid-19.

Saran saya, untuk suatu daerah yang akan menerapkan kebijakan PSBB, sebaiknya dilakukan pengkajian yang lebih komprehensif dengan pertimbangan yang mendalam terkait kesiapan pemerintah dan kemampuan masyarakat dalam menerima pola aturan yang ada dalam PSBB. Sehingga apa yang menjadi tujuan bisa tercapai dengan cepat,tepat dan akurat.

*) Eva Juniartika H, Mahasiswi KPI, IAIN Syekh Nurjati Cirebon

           Dalam kurun waktu yang relatif singkat, banyak sekali tragedi dikalangan jurnalis yang menggemparkan dunia maya, mulai dari intimidasi hingga kasus pembunuhan. Masih banyaknya tindak kejahatan yang terjadi di kalangan jurnalis, membuat berbagai spekulasi di kalangan masyarakat, apakah benar jurnalis sudah terlindungi dengan adanya UU Pers yang berlaku?.

            UU Pers No. 40 pasal 8 tahun 1999, menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.” Dapat dijelaskan maksud dari pasal ini, bahwa wartawan atau jurnalis dalam menjalankan profesinya  jaminan untuk mendapatkan perlindungan baik dari pemerintah mauapun masyarakat. Namun, pada kenyataannya banyak dari kalangan wartawan atau jurnalis yang merasa jika kebebasan maupun hak nya masih terbatas. Dan juga masih banyak nya kasus kekerasan terhadap para wartawan di Indonesia menjadikan banyaknya spekulasi yang negatif mengenai penetapan UU tersebut.

            Dikutip dari berbagai sumber, tercatat pada tahun 2019 terjadi banyak kasus kekerasan yang dialami oleh rekan-rekan jurnalis, data menunjukkan bahwa sebagian kasus yang tercatat di tahun tersebut sebagian pelakunya adalah aparat kepolisian. Hal ini tentunya patut dipertanyakan, sebab aparat kepolisian yang seharusnya memberikan perlindungan, memelihara keamanan, dan menegakkan hukum malah berbanding terbalik dengan apa yang para jurnalis rasakan. Bahkan AJI (Aliansi Jurnalis Independen) menobatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai musuh kebebasan pers pada tahun 2019 bahkan di tahun-tahun sebelumnya.

            Bukan hanya aparat kepolisian tentunya yang menjadi momok menakutkan bagi para jurnalis, pemerintah dan masyarakatnya sendiri turut andil dalam beberapa kasus yang melibatkan jurnalis di Indonesia. Dari beberapa kasus pembunuhan yang saya temui dari berbagai sumber, ternyata hampir semua kasus tersebut tidak ada penyelesaian pasti di setiap kasusnya. Apakah ini ada campur tangan pihak lain? Tentunya tidak bisa kita pastikan. Banyak dari jurnalis-jurnalis yang hendak megungkap isu sosial dan isu politik yang menjadi korban kekerasan bahkan pembunuhan di Indonesia maupun mancanegara. Ada 10 kasus pembunuhan jurnalis di Indonesia yang menurut saya sedikit simpang siur dalam urusan penyelesaiannya. Kita ambil contoh pada tahun 2006 terjadi kasus pembunuhan yang dialami oleh rekan Herliyanto, beliau merupakan jurnalis dari Tabloid Delta Pos Sidoarjo. Saudari Herliyanto sendiri ditemukan tewas pada tanggal 29 April 2006 di hutan jati Desa Taroka, Probolinggo, Jawa Timur. Aparat kepolisian memastikan bahwa kematian Herliyanto terkait pemberitaan kasus korupsi anggran pembangunan oleh mantan kepala desa Tulupari. Dalam penyelidikan kasusnya, tiga orang berhasil ditangkap. Namun, Pengadilan Negeri Sidoarjo membebaskan ketiganya dengan dalih dua diantara tiga pelaku dianggap kurang cukup bukti, dan satu lainnya dianggap gila. Dalam hal ini atas kematiannya, pihak manakah yang sepatutnya disalahkan?

Potensi

            Mengingat masih banyaknya kasus kekerasan terhadap para jurnalis di Indonesia, serta penyelesaiannya yang dianggap kurang relevan  bagi para jurnalis. Menjadikan semakin besarnya potensi terulangnya kasus-kasus tersebut di masa yang akan datang. Di tahun 2020, menurut data kekerasan terhadap jurnalis yang diperoleh dari pelapor yang dikumpulkan melalui situs aji.or.id (salah satu situs aliansi jurnalis independen) menunjukkan bahwa dari bulan Januari sampai dengan Oktober tahun ini, sudah ada 19 pelapor yang melaporkan tindak kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia. Dari data yang saya lihat sebagian kasus tersebut berkaitan dengan tindak kekerasan dan doxing, perlu kita ketahui doxing merupakan suatu tindak pelacakan dan penyebaran atau pembongkaran identitas pribadi berupa foto, alamat rumah, nama, dan sejenisnya tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan, dan disebarluaskan kepada khalayak, melalui berbagai media serta didalamnya terdapat narasi yang sebagian mengajak ke suatu tindakan yang negatif kepada pihak yang bersangkutan. Sungguh ironis bukan? Apakah kasus seperti ini akan terjadi di masa-masa yang akan datang? Masih menjadi dilematis tentunya.

Dilematis

            Mengenai dampak yang ditimbulkan dari berbagai kekerasan yang terjadi di dunia kejurnalisan, membuat sebagian orang enggan untuk menjadikan dirinya sebagai jurnalis. Hal ini bahkan menjadi dilematis bagi generasi jurnalis selanjutnya. Mereka bertanya-tanya, masih adakah kebebasan pers di dunia ini? Jika yang mereka temui hanyalah kasus-kasus kekerasan yang cukup mengerikan dialami oleh para jurnalis khususnya jurnalis tanah air.

 Dengan isu-isu yang besar yang memungkinkan membutuhkan liputan ataupun beberapa bukti di kejadian perkara, kembali membuat para jurnalis berada dalam bayang-bayang kekerasan yang akan dialaminya. Isu mengenai pengesahan UU Cipta Kerja, menjadikan ladang sekaligus ranjau bagi para jurnalis tanah air. Aksi demo di berbagai penjuru Indonesia menjadikan ladang bagi para jurnalis untuk meliput situasi dan kondisi pada aksi tersebut. Namun, dengan adanya aksi menolak omnibuslaw ini pula menjadikan ranjau bagi para jurnalis, untuk kembali mengulang segala bentuk tindak kekerasan baik verbal maupun non verbal yang akan mereka alami.

Jika masih banyaknya kasus tindak kekerasan yang dialami oleh para jurnalis dan penyelesaiannya masih dianggap kurang relevan, maka perlu perbaikan maupun penegasan terhadap UU Pers yang sejatinya sudah di terapkan di Indonesia. Jika tidak kembali di pertegas, maka jangan salahkan apabila para jurnalis masih terancam kebebasannya oleh pihak-pihak yang dibalik topengnya dicap melindungi.

Dengan demikian kita selaku para jurnalis harus lebih memperhatikan kode etik, dan juga lebih berhati-hati lagi dalam melakukan tindakan. Dan untuk para masyarakat, polri, bahkan pemerintah, bisakah kalian menggunakan cara yang lebih baik selain kekerasan untuk kami para jurnalis yang hendak mengungkap kebenaran. Apakah haram hukumnya bagi kami para jurnalis yang ingin menyuarakan kebenaran dan berharap kebebasan untuk kami para jurnalis yang hendak menyuarakn pendapatnya. Jika tidak bisa, patut di pertanyakan, apakah salah pada sistem perundang-undangannya ataukah salah orang yang menjalankannya.

Penulis: Gita Thahirah, Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Semester 3D, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Dokumentasi Lembaga Riset Mahasiswa FSEI (dok/istimewa).

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon sudah memiliki lembaga riset mahasiswa. Lembaga riset mahasiswa tersebut bernama Istiqro. 

Istiqro memiliki arti " baca," dalam hal ini diharapkan para anggota LRM Istiqro mampu membaca permasalahan sosial yang ada dilingkungan sekitar. 

Lembaga Riset Mahasiswa (LRM) Istiqro secara nonformal sudah berdiri pada 24 Mei 2019, namun baru disahkan pada 06 Desember 2019 dengan Surat Keputusan (SK) Nomer 3347/in.08/F.II/PP.00.9/12/2019, yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Menurut Ketua LRM Istiqro Muhammad Fadil, pihaknya mengatakan bahwa LRM Istiqro sudah menggelar sekolah riset sosial sebanyak dua kali. 

"Kita sudah melaksanakan sekolah riset sosial sebanyak dua kali," Ujar Ketua LRM Istiqro, saat diwawancarai reporter LPM FatsOeN. 

Tujuannya diadakan sekolah riset sosial menurut Muhammad Fadil, sebagai bahan latihan bagi mahasiswa untuk dapat mengenal setiap permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. 

"Ya sebagai latihan untuk pengenalan lapangan, sebagai mahasiswa diharapkan dapat dekat dengan masyarakat, karena mahasiswa setelah lulus harus bisa mengabdi kepada masyarakat," ucap Muhammad Fadil. 

Pada bulan Desember tahun 2019, LRM Istiqro menggelar sekolah riset sosial di lima desa yang berbeda, diantaranya  Desa Ambulu, Desa Tawangsari, serta Desa Panembangan Kabupaten Cirebon, dan di Desa Sagarahiang dan Desa Cisantana Kabupaten Kuningan.

Setelah melakukan riset lapang, mereka para peneliti yang terlibat akan memaparkan hasil laporan risetnya, melalui ekspose data. Lalu, dari hasil laporan riset tersebut akan dibuatkan dalam satu file draft laporan hasil riset bersama. 

Dalam perjalanannya, sampai dengan saat ini LRM Istiqro tercatat sudah memiliki anggota sebanyak 45 orang, yang terdiri dari berbagai macam kalangan, serta satu-satunya fakultas di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang sudah memiliki lembaga riset khusus bagi mahasiswa.

LRM Istiqro FSEI sedang melakukan kegiatan online meeting (dok/istimewa).

LPM Fatsoen - Lembaga Riset Mahasiswa Istiqro Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon bekerja sama dengan Santri Alam (SALAM) Cirebon dan Sekolah Mangrove Losari Cirebon, Sabtu (3/10) mengadakan kegiatan webinar Ngaji Hasil Riset bertemakan " Ekspansi Perkebunan Sawit, Korupsi Struktural, dan Penghancuran Ruang Hidup di Tanah Papua."

Dalam kegiatan ngaji hasil riset tersebut yang menjadi pembicara diantaranya, Arie Rompas dari Greenpeace Indonesia, Eko Cahyono dari Sajogyo Institute Bogor, Gus Syatori selaku peneliti  di Boven Digoel, dan Max Binur dari Belantara Papua.

Diketahui sepanjang tahun 2019, Greenpeace Indonesia telah melakukan penelitian di tiga tempat suku yang berbeda di Papua diantaranya, komunitas suku Yeinan di distrik Jagebob Kabupaten Merauke,  Komunitas Suku Auyu di distrik Jair Kabupaten Boven Digoel Papua, Komunitas Suku Mpur di Kampung Arumi Distrik Kebar Timur dan Kabupaten Tambrau Papua Barat.

Dalam dokumen penelitian yang dirilis, ekspansi perkebunan sawit merupakan bagian dari penghancuran ruang hidup masyarakat Papua, dimana areal perkebunan sawit milik tanah ulayat diambil oleh perusahaan demi kepentingan korporasi bisnis oligarki.

Menurut Eko Cahyono salah satu pembicara pada webinar Ngaji Hasil Riset mengatakan bahwa akar permasalahan dari ekspansi perkebunan sawit di tanah Papua adalah praktik koruptif.

Empat modus korupsi? sementara itu, hasilnya dalam penemuan ekspansi korporasi sawit di Papua dan Papua Barat berkelindan dengan setidaknya empat (4) modus koruptif, yaitu diantaranya :

1.    State capture corruption, adalah modus korupsi dalam mekanisme pelayanan publik, pengadaan, pemberian izinyang dilakukan oleh oknum yang berkuasa di pemerintah.

2.    Manipulasi dan penipuan atas nama representasi kesepakatan suara masyarakat.

3.    Tekanan yang kerap berujung pada tindak kekerasan (baik simbolik maupun fisik) menjadi modus berikutnya.

4.    Obral janji palsu. Kerap terdengar cerita dan pengakuan dari komunitas adat di sekitar area korporasi sawit yang menyerahkan tanah adat mereka karena janji-janji tertentu; mulai berupa uang, jabatan tertentu, pekerjaan, hingga jalan-jalan ke Jawa.

Sementara, itu menurut Gus Syatori dalam pemaparan pematerinya mengatakan bahwa pihak perusahaan perkebunan sawit menggunakan cara-cara yang licik untuk memperoleh lahan perkebunan sawit, dengan cara pendekatan konflik yakni memecah belah antara marga.

"Mereka itu jahat sekali, sesama marga diadu domba hanya demi kepentingan bisnis mereka, sehingga nilai dan sistem budaya di tanah Papua dihilangkan," Ucap Gus Syatori dalam sesi pemaparan.

Dalam riset tersebut menggunakan metodologi kombinasi antara riset akademik dan riset partisipatoris atau yang biasa disebut dengan (academic cum participatory).

Sehingga tujuan dari penelitian tersebut secara umum berusaha untuk mengetahui dan menganalisis berbagai dampak ekspansi perkebunan sawit dan praktik korupsi sumber daya alam (dalam makna luasnya) yang mengakibatkan beragam krisis sosial, ekonomi, lingkungan dalam multiperspektif di di wilayah Papua dan Papua Barat.

Ngaji Hasil Riset tersebut tidak hanya dilakukan secara online, namun diadakan juga secara offline di pondok pesantren Patwa Desa Mertapada Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

Di kegiatan offline hadir peserta dari berbagai jurusan seperti, mahasiswa Hukum Keluarga, mahasiswa Hukum Tata Negara, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, dan mahasiswa FUAD dari Jurusan BKI, KPI, dan PMI. (Fatsoen/Faldi)

Seorang Puan berparas ayu dengan Tuan yang tak kalah tampan saling menyambut dalam janji suci. Media membeberkannya sana sini. Kata orang-orang cinta mereka terpaut ikatan Ilahi. 

 "Oh andai aku bisa seromantis itu ya," 

Tuan membuat sepucuk pesan dalam bait lagu, katanya, menikung di sepertiga malam. Berdo'a bermunajat pada Tuhan, agar merebut hati gadis impian.

Sepertiga hadirin tersenyum melihat mereka, sepertiga iri akan hubungan ini, sepertiga malah ingin segera melakukan ijab kabul sendiri, dan sisa dari tiga buah sepertiga lagi adalah mereka yang berfikir seperti ini:

Bila Tuhan seperti manusia. 

"Kalian datang cuma gara-gara dia?" 

Bila Tuhan seperti manusia. 

"Kalian cuma ada butuhnya saja"

Bila Tuhan seperti manusia. 

"Apa sebelum kalian menginginkan sesuatu pernah mampir ke hadapan Saya?"

Kembali terpaku, pada pernikahan yang katanya suci itu. Bukan berarti sisa dari tiga buah sepertiga ini berfikir untuk tidak ingin berdo'a. Mereka berpendapat, kenapa tidak meminta untuk ketenangan hati dan jatuh cinta pada Ilahi?

(Penulis: Zulva Azhar)