Cirebon, LPM FatsOeN - Sidang pemilihan Ketua Senat Mahasiswa (Sema) dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) berlangsung tertutup. Hal ini kemudian memunculkan banyak pertanyaan dari mahasiswa terkait alasan dari kebijakan sidang itu.
Ketua PPMU, Iman Sariman, menjelaskan, keputusan menggelar sidang secara tertutup merupakan hasil kesepakatan panitia PPMU. Sebelumnya, Sema berencana melakukan Pemilihan Raya (Pemira), tapi terkendala oleh jadwal libur kampus dan kesulitan membentuk panitia di awal Februari.
"Kesepakatan panitia di forum online (Google Meet) sepakat (memutuskan untuk) melaksanakan kegiatan (Pemilwa) seperti tahun kemarin yakni dengan keterwakilan dari anggota Senat Mahasiswa untuk pemilihan pemilu," ujar Iman.
Namun, keputusan ini menuai pertanyaan dari mahasiswa. Utamanya terkait pelaksanaan Musyawarah Dewan Eksekutif Mahasiswa (Mudema) yang bersamaan dengan kegiatan wisuda IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 5 dan 6 Maret 2024.
Sejumlah mahasiswa menanyakan, bagaimana Musema dan Musema bisa dilaksanakan tanpa adanya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)?
Ketika ditanya tentang LPJ itu, Iman Sariman menegaskan bahwa LPJ tersebut bukanlah tanggung jawab PPMU. Meskipun mengakui belum disampaikannya LPJ Dema, Iman memandang bahwa pemilihan harus tetap terlaksana meskipun LPJ belum dipresentasikan.
"Tapi kalo kita mau nunggu LPJ Dewan Eksekutif Mahasiswa mau sampai kapan? Ini mau dilaksanakan (kapan) pemilihan ini? Oke boleh lah kita anggap ini melanggar etis, yang penting ini terlaksana, karena molor nya LPJ ini bukan salah dari penyelenggara acara yaitu sema karena memang dari Dema-nya sendiri," ungkanya.
"Entah itu tidak mau entah itu ketakutan entah apapun itu alasannya, mereka itu (telah) mangkir dari panggilan Sema (ketika disurati). Pak Warek telpon sudah, dari media massa pun sudah tersebar isu isu tersebut untuk LPJ dan sebagainya. Tapi mana buktinya? sampai sekarangpun beliau tidak mau LPJ-an," lanjut Iman.
Iman menyampaikan, dia merasa prihatin terhadap keterlambatan LPJ Dema dan menyoroti tanggung jawab dari Dema. Ia mencoba memberikan gambaran dari pengalamannya tahun sebelumnya. Menggambarkan bahwa kurangnya pertanggungjawaban dari kepengurusan sebelumnya adalah suatu masalah.
"Berarti kepengurusan Dema kemarin, mereka berani berbuat tapi mereka tidak berani bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Entah itu program kerja yang mereka lakukan (dan sebagainya). Tapi tidak mau mempertanggungjawabkan hasil program tersebut," tegas Iman Sariman.
Iman berharap, Ketua Formatur terpilih tetap mau mengawal dan memastikan LPJ Dema disampaikan dengan segera dan jelas. Apakah dilakukan secara tertutup ataupun terbuka, ia menekankan, yang penting transparansi dalam menyajikan pertanggungjawaban organisasi itu ada.
Penulis: Annita Syariach
Editor: Tina Lestari & Ega Adriansyah
Posting Komentar