.png)
Sebelumnya, merespon kebutuhan pembiayaan pendidikan di Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sedang mengkaji skema pinjaman sebagai alternatif pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa.
Meski begitu, Sri Mulyani menyadari bahwa skema ini mempunyai potensi tantangan tersendiri dalam jangka panjang. Seperti di Amerika Serikat, dimana skema pinjaman kuliah semacam ini malah menjadi beban finansial bagi mahasiswa di kemudian hari. Terutama bagi mahasiswa yang ketika lulus tidak langsung memiliki pekerjaan, punya kebutuhan lain, tetapi wajib mengembalikan pinjaman biaya pendidikan saat kuliah.
Sri Mulyani menyampaikan, dalam hal ini dibutuhkan sebuah desain atau skema pinjaman yang lebih bagus dan mampu menjawab berbagai tantangan yang tersebut di atas. Termasuk agar pengembalian biaya pinjaman itu terjangkau, tidak memberatkan mahasiswa, mencegah penyimpangan dan mengakomodir kelompok mahasiswa yang kurang mampu.
Dalam pandangan mahasiswa, seperti misalnya Adelia, seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Jakarta, skema pembiayaan pendidikan yang dicanangkan pemerintah sebetulnya tidak menyelesaikan masalah.
"Skemanya hanya menunda dan memindahkan masalah finansial mahasiswa dari pra-kuliah ke pasca-kuliah," ungkapnya.
Menurutnya, mahasiswa yang ketika lulus sudah bekerja pun belum tentu memiliki gaji yang cukup untuk membayar hutang kuliah serta memenuhi kebutuhan hidup mereka.
"Hal ini (tentu) memunculkan kekhawatiran bahwa student loan mungkin tidak sesuai dengan kondisi ekonomi dan lapangan kerja di Indonesia," lanjutnya.
Di tempat lain, beberapa pihak juga menyatakan kekhawatiran yang serupa terhadap skema pembiayaan pendidikan student loan ini. Seperti yang disampaikan oleh Dimas, seorang aktivis pendidikan dari Jakarta.
Dia merasa bahwa skema yang ditawarkan pemerintah itu malah akan menguntungkan pihak pemberi pinjaman ketimbang mahasiswa. Sebab bunga yang seharusnya menjadi sumber pendanaan bagi pemerintah malah berpotensi menjadi beban tambahan bagi mahasiswa.
Dia lebih setuju apabila bunga tersebut dialokasikan penuh untuk mahasiswa. "Lebih baik bunga tersebut dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, seperti beasiswa atau program bantuan keuangan lainnya. Pemerintah perlu bijak dalam mengatasi masalah ini agar tidak menimbulkan masalah finansial baru bagi generasi muda," ujar Dimas.
Dengan berbagai tantangan dan pandangan mahasiswa atau pelaku pendidikan yang akan merasakan alternatif ini, pemerintah diharapkan dapat melakukan evaluasi mendalam sebelum mengambil keputusan terkait penerapan kebijakan student loan di lingkungan pendidikan Indonesia. Pertimbangan antara upaya membantu mahasiswa dan menjaga stabilitas finansial mereka di kemudian hari (setelah lulus) menjadi kunci kesuksesan implementasi skema ini di Indonesia.
Penulis: Tina Lestari
Editor: Ega Adriansyah
Posting Komentar