Sumber Foto: Dokumenter Penulis 

Cirebon, LPM FatsOeN - Jika diamati, akun Instagram IAIN Syekh Nurjati Cirebon sudah lama tidak aktif. Jarang memposting pamflet yang memuat informasi kegiatan dan lain-lain. 

Menurut seorang yang bertugas di bagian Humas IAIN bernama Irfan ketika diwawancara pada Rabu, (28/02/2024), ada beberapa hal yang menyebabkan akunnya sejak beberapa bulan lalu tidak aktif. 

"Akun tersebut sudah tidak aktif karena lupa password (kata sandi) dan kedua (diduga) telah terbajak," katanya. 

Dalam pemaparannya, pertama kali diketahui itu ketika Irfan ditugaskan untuk membuat pamflet tentang hiregistrasi. Seperti biasa, setelah selesai, Irfan langsung menyerahkan pamflet hasil kerjanya kepada Ardan selaku pengelola akun media Instagram tersebut. Namun, ketika hendak diposting akunnya tidak bisa dibuka karena Ardan lupa password akunnya apa. 

"Akibatnya, (mulai dari saat itu) segala informasi (tentang kegiatan kampus) yang seharusnya dipublikasikan kepada mahasiswa via Instagram dialihkan ke website," terangnya. 

Akun tersebut terakhir memposting pada tanggal 29 November 2023. Sampai saat ini belum ada postingan lain yang mengemuka. 

Sebagai bagian dari tim Humas yang bertanggung jawab atas pembuatan pamflet dan sejenisnya, Irfan berharap agar akun tersebut bisa kembali aktif dan bisa kembali (masif) memberikan informasi-informasi penting kepada mahasiswa. 

Penulis: Zakariya Robbani
Editor: Ega Adriansyah

 

Sumber Foto: Dokumenter Penulis

Cirebon, LPM FatsOeN - Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam (FDKI) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Siti Fatimah, tidak mengetahui bahwa perpustakaan FDKI tutup. 

Hal itu terungkap ketika sekelompok mahasiswa melakukan kunjungan ke perpustakaan pada Senin (26/02). 

Sekelompok mahasiswa itu bingung karena perpustakaan tertutup rapat. Selain itu, ketika ingin masuk, seorang office boy (OB) mengatakan harus koordinasi dengan pihak fakultas terlebih dahulu. 

"Jika ingin mengakses perpustakaan, harus koordinasi dengan Ibu Gita (staf fakultas)," ujarnya. 

Ketika dikonfirmasi oleh wartawan LPM FatsOeN, Dekan FDKI mengakui baru mengetahui kabar tersebut. 

"Saya baru mendengar bahwa perpustakaan saat ini tutup," katanya. 

Dia secara terbuka mengatakan tidak pernah menyadari hal tersebut. Dia sangat terkejut dan berjanji akan segera mengurus masalah perpustakaan itu dengan rekan-rekan dosen lain di lingkungan fakultas. 

"Ini merupakan kabar yang mengejutkan bagi saya. Saya akan segera mengurus masalah ini."imbuhnya.

Dalam penelusuran lebih lanjut, seorang staf FDKI mengungkap bahwa alasan perpustakaannya ditutup karena pustakawannya belum ada. 

"Orang yang menjaga perpustakaannya belum ada," katanya. 

Hal ini kemudian diperkuat oleh pernyataan Kepala Bagian TU FDKI, Rifqi Muslim, yang menyatakan bahwa tidak ada struktur organisasi perpustakaan yang jelas.

"Struktur kepengurusan di sana belum terlalu jelas. Sehingga sampai dengan sekarang belum ada progres untuk dibuka," pungkasnya. 

Selain jajaran dosen di lingkungan fakultas, sebagian mahasiswa FDKI juga belum mengetahui kabar tersebut. Khaliza misalnya, salah satu mahasiswa tingkat akhir FDKI, mengatakan tidak tahu menau tentang kabar itu.  

Begitupun dengan Hayati, mahasiswa FDKI lainnya. Dia berharap ke depan akan ada sosialisasi kepada mahasiswa tentang keberadaan perpustakaan. 

"Jika memang ada perpustakaan, saya harap fakultas bisa lebih masif melakukan sosialisasi kepada mahasiswa FDKI," imbuhnya. 


Penulis: Zakariya Robbani

Editor: Ega Adriansyah

 

Ilustrasi Foto: Canva.com 

Di tengah hutan yang sunyi, terdapat sebuah kerajaan binatang yang dikenal dengan nama Kerajaan Greenthopia. Di sini, sinar matahari menembus dedaunan lebat dan membuat riak-riak cahaya yang bermain-main di antara rerimbunan. Namun, di balik kedamaian alam, terdapat plot dan plot tersembunyi yang mengancam keharmonisan Kerajaan Greenthopia.

Kerajaan Greenthopia dipimpin oleh sebuah aliansi rahasia yang disebut Konsorsium, yang terdiri dari singa-singa pemberani, harimau-harimau kuat, dan serigala-serigala licik. Mereka telah lama memonopoli kekuasaan dan memerintah kerajaan dengan cara yang tidak kasat mata. Di tengah Konsorsium, ada sosok yang dihormati oleh banyak binatang, Raja Leo, seekor singa yang pemberani dan karismatik.
Saat fajar menyingsing, suasana di daam hutan menjadi sangat tenang. Di kediaman Raja Leo, anggota Konsorsium berkumpul untuk menyusun strategi mereka dalam menghadapi masa pemilihan pemimpin baru di Kerajaan Greenthopia.
"Kita harus memastikan bahwa kekuasaan tetap di tangan kita," kata Raja Leo dengan tegas. "Kita tidak bisa membiarkan siapa pun mengancam posisi kita."
"Benar sekali, Raja Leo," sahut Rajawali Rupert dengan suara tegasnya. "Kita harus mengendalikan jalannya pemilihan, agar hanya kita yang memenangkan hasilnya."
Serigala Silver mengangguk setuju. "Kita harus menjaga agar semua binatang tetap percaya bahwa mereka memiliki suara dalam proses ini, meskipun sebenarnya kita yang memegang kendali di belakang layar."
Sementara itu, di bagian hutan lain terdapat sebuah gerakan perlawanan diam-diam yang bertujuan untuk menggulingkan dominasi Konsorsium dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi sejati di Kerajaan Greenthopia. 

Gerakan ini dipimpin oleh Seekor Burung Hantu yang bijaksana bernama Profesor Hoot, Seekor Kuda Nil yang berani bernama Captain Nile, dan Seekor Kancil yang cerdik bernama Kancil Kepala Tiga.
Para pemimpin gerakan perlawanan tersebut telah lama menyusun rencana rahasia untuk menghadapi Konsorsium. Mereka percaya bahwa kekuasaan sejati seharusnya berada di tangan seluruh binatang di Kerajaan Greenthopia, bukan hanya segelintir anggota Konsorsium.
"Kita harus bertindak cepat sebelum Konsorsium menciptakan kekacauan yang lebih besar," kata Profesor Hoot dengan suara seraknya.
Captain Nile mengangguk setuju. "Kami harus mempersiapkan binatang-binaang lain untuk melawan tirani Konsorsium. Mereka harus tahu bahwa ada harapan untuk perubahan."
Namun, perjalanan mereka tidaklah mudah. Konsorsium selalu waspada terhadap setiap tindakan perlawanan. Mereka menggunakan kekuatan dan pengaruh mereka untuk menekan dan membungkam siapa pun yang berani menentang mereka. Bahkan, dalam anomali yang jelas, beberapa calon konsorsium tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan.
 
Namun, dengan cara yang mencerminkan ketidakjujuran dan manipulasi, mereka membiarkan calon-calon yang muncul di antara mereka sebagai calon pemimpin, dengan arti bahwa mereka dapat mempertahankan kekuasaan meskipun calon tersebut tidak memenuhi standar mereka. Mereka merancang sedemikian rupa sehingga hanya mereka yang dapat mencaainya, dan pada saat yang sama menciptakan hambatan-hambatan yang tidak dapat diatasi oleh gerakan perlawanan.
Tak hanya itu, Konsorsium juga menggunakan berbagai cara licik lainnya untuk menghalangi upaya gerakan perlawanan. Mereka menyebar desas-desus palsu tentang pemimpin perlawanan, mencoba untuk mencoreng citra mereka di mata publik. Mereka memanfaatkan kekuatan dan pengaruh mereka untuk menekan dan membungkam pendukung gerakan perlawanan, serta menggunakan berbagai cara licik lainnya untuk menekan semangat perlawanan.

Situasi semakin tegang ketika kedua belah pihak bertemu di lapangan terbuka di tengah hutan untuk memilih pemimpin baru. Binatang-binaang berkumpul di sana dengan perasaan cemas dan tak sabar.
"Kita harus membuat suara kita didengar," kata Kancil Kepala Tiga kepada para pendukungnya. "Inilah saatnya untuk berdiri bersama melawan tirani Konsorsium!"
Namun, dalam kekacauan dan kebingungan, seringkali suara gerakan perlawanan tidak terdengar jelas. Konsorsium terus bekerja keras untuk memastikan bahwa hasil pemilihan akan sesuai dengan keinginan mereka.
Pemilihan pemimpin baru diumumkan di Kerajaan Greenthopia, dan suasana hutan menjadi ramai oleh pembicaraan binatang-binatang yang antusias. Namun di balik layar, Konsorsium membuat rencana lanjutan.
Di hari pemilihan, lapangan terbuka di tengah hutan dihiasi dengan berbagai macam binatang yang berkumpul untuk memberikan suara mereka. Raja Leo, Rajawali Rupert, dan Serigala Silver menyaksikan dengan seksama dari balik rerimbunan pepohonan.

*Kita harus memastikan bahwa semua berjalan sesuai rencana," bisik Raja Leo, matanya melihat ke sekeliling untuk memastikan tidak ada yang mencurigakan.
"Tenang saja, Raja Leo. Kita telah menyiapkan segalanya," jawab Serigala Silver dengan senyuman licik di wajahnya.
Namun, situasi menjadi semakin rumit ketika beberapa binatang mulai menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap proses pemilihan. Suara-suara protes mulai terdengar, dan ketegangan mulai menguasai udara di hutan itu.
"Kita harus menenangkan situasi ini," kata Rajawali Rupert dengan cepat. "Kita tidak boleh membiarkan kekacauan terjadi dan merusak rencana kita."

Dengan bantuan beberapa anggota Konsorsium yang lain, mereka berhasil meredakan ketegangan dan memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung dengan lancar. Namun, di balik layar, manipulasi dan intrik terus berlangsung.
Hasil pemilihan akhirnya diumumkan, dan tidak ada yang terkejut ketika Raja Leo kembali terpilih sebagai pemimpin. Binatang-binatang lain merasa senang dan percaya bahwa mereka telah berhasil menjalankan proses demokrasi. Namun, mereka tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban dari intrik dan manipulasi yang dirancang dengan baik oleh Konsorsium.
Setelah pemilihan, Kerajaan Greenthopia menjadi semakin terpecah belah. Banyak binatang yang merasa kecewa dan tidak puas dengan hasilnya, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka telah ditipu oleh Konsorsium. Kekuasaan tetap berada di tangan mereka, dan mereka terus memerintah dengan cara licik dan manipulatif.

Namun, semangat perlawanan tidak padam begitu saja. Profesor Hoot, Captain Nile, dan Kancil Kepala Tiga bersumpah untuk terus berjuang hingga titik terakhir. Mereka yakin bahwa suatu hari nanti, keadilan dan demokrasi sejati akan merajai di Kerajaan Greenthopia.

Penulis: Andini Rohmah

 

Sumber Foto: Rakyat Cirebon
Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UIN SSC)


Cirebon, LPM FatsOeN - Menanggapi molornya agenda Pemilihan Mahasiswa (Pemilwa), Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UIN SSC) Prof. Dr. Hajam, M.Ag, ungkap beberapa penyebabnya. 

Ketika ditanyai, apakah molor atau keterlambatan agenda Pemilwa yang diselenggarakan Panitia Pemilihan Mahasiswa Universitas (PPMU) ada hubungannya dengan dugaan sudah ada pemenang (calon Ketua Sema-i dan Dema-i yang baru) sebelum pemilihan, Prof. Hajam menjawab dirinya sudah menekankan agar Pemilawa dijalankan secara demokratis. 

"Sejak awal Warek III sudah menekankan dalam Pemilwa ini tidak ada intervensi dari siapa pun baik dari kampus atau dari pihak yang berasal dari kalangan mahasiswa tertentu," ujarnya. 

"Agenda pemilwa ini harus menganut sistem demokrasi, dan kaderisasi yang baik. Tidak boleh ada intervensi. Panitia pemilihan juga dalam hal ini hanya sebagai fasilitator," sambung Prof. Hajam.

Hal ini bertujuan supaya perkembangan demokrasi di lingkungan kampus bisa berjalan kondusif dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Jadi, hubungan dengan itu harusnya tidak ada. 

Adapun mengenai molor atau keterlambatan proses atau agenda pemilihan, menurutnya ada beberapa penyebab logis. Pertama, minat berorganisasi mahasiswa semakin menurun. 

"Pembentukan panitia dan penjaringan calon ketua juga terus diperpanjang. Alasannya tidak lain karena yang daftarnya sedikit. Sehingga diperpanjang lagi dan lagi," imbuhnya. 

Oleh karena itu, dia melanjutkan hal ini harus nantinya harus diperhatikan dan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pengurus Sema-u dan Dema-u periode selanjutnya. 

"Mereka harus bisa membangkitkan semangat dan minat berorganisasi dari mahasiswa untuk mencegah terjadinya keterlambatan dalam proses Pemilwa di kemudian hari. Terutama minat mahasiswa memgikuti organisasi intra (dalam) kampus," katanya. 

Kedua, Dia juga menjelaskan Peraturan Organisasi Kampus (POK) juga bisa menjadi penyebab berikutnya. Seperti diketahui, dalam POK UIN SSC, calon pengurus Sema-u dan Dema-u harus mahasiswa semester 7 yang nota bene sedang memiliki fokus membuat skripsi dan segala persyaratan kelulusan lain. 

POK itu menurutnya menjadi penyebab sedikitnya mahasiswa yang daftar menjadi pengurus Sema-u dan Dema-u. 

"Sehingga POK yang mengatur tentang kriteria calon pengurusnya ke depan harus diperbaiki. Tujuannya supaya para mahasiswa yang berminat menjadi pengurus Sema dan Dema semakin meningkat," lanjut Prof. Hajam. 

"Bila perlu yang menjadi pengurus Sema dan Dema adalah mahasiswa yang semesternya di bawah 7. Seperti mahasiswa semester 6 misal atau lain-lain," sambungnya. 

Adapun ketika ditanya apakah peraturan kampus yang mengharuskan mahasiswa lulus tepat waktu juga mempengaruhi minat mahasiswa dalam berorganisasi (yang kemudian mempengaruhi segala aktivitas pemilihan mahasiswa di kampus), dia tidak yakin hal itu mempengaruhi. 

"Memang bisa saja, tetapi peraturan itu bertujuan untuk kebaikan mahasiswa. Jadi yang paling mempengaruhi mungkin tadi, masalah POK dan edukasi tentang pentingnya berorganisasi," tutupnya. 


Penulis: Annita Syariach

Editor: Ega Adriansyah

Sumber Foto: Zakariya Robbani
Calon Pengurus Sema-u dan Dema-u

Cirebon, LPM FatsOeN - Iman Sariman memilih mundur sebagai Ketua Pelaksana Pemilihan Mahasiswa Universitas (PPMU). Keputusan itu diambilnya karena agenda Pemilihan Mahasiswa (Pemilwa) berpotensi kembali diundur. 
Potensi itu terlihat ketika tahap wawancara pengurus Sema-u dan Dema-u dilakukan di gedung Audit Rektorat Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UIN SSC). 

Dalam tahap wawancara ini, sekitar 15 calon pengurus Sema-u dan Dema-u hadir. Wawancara sendiri dilakukan oleh Wakil Rektor (Warek) III UIN SSC, Prof. Dr. Hajam, M.Ag. 
Sebelum mewawancarai calon pengurus Sema-u dan Dema-u, Warek III memberikan beberapa kata pengantar dan mengajukan opsi mengenai konsep wawancara. Semua calon pengurus menyepakati konsepnya dilakukan secara kolektif (berkelompok). Bukan satu orang satu orang. 

Berdasarkan hasil pengamatan, Warek III mengajukan lima pertanyaan kepada peserta wawancara. 
Pertama, mengenai kesiapan untuk memenuhi persyaratan menjadi calon Sema dan Dema; kedua, mengenai kesediaan untuk komitmen menjadi pengurus Sema dan Dema selama satu periode ke depan; ketiga, kesiapan untuk mengikuti aturan lembaga yang terdapat pada Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (POK); keempat, bersedia untuk tidak terpapar organisasi ekstralis; dan terakhir mengenai kesediaan untuk tidak terlibat dalam kasus kekerasan seksual dan serupanya.

Setelah semua pertanyaan dijawab oleh peserta, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh sebagian peserta dan kemudian memicu perdebatan. Pertanyaan itu berkaitan dengan regulasi yang dijalanakan oleh PPMU dan yang terdapat dalam POK. Utamanya pada poin pertama, yang membahas tentang persyaratan menjadi pengurus dan kandidat Ketua dan Wakil Ketua Sema Dema.

Perdebatan ini terjadi cukup lama dan panas. Puncaknya terjadi ketika Warek III meninggalkan ruangan wawancara karena ada sesuatu urusan yang mesti diselesaikan. Antar peserta saling ngotot satu dengan yang lain dan membuat proses wawancara memakan waktu yang lama. Bahkan sampai saat tulisan ini terbit juga belum selesai. 

Karena itulah Iman memilih mundur. Menurutnya, hal ini bukan sikap yang kurang bertanggung jawab. Dia hanya khawatir agenda Pemilwa diundur kembali. Jika diundur, tentu dirinyalah yang paling menjadi sorotan. Maka dia berpesan kepada semua peserta untuk audiensi saja. Dia tidak akan ikut campur.  

"Silakan audiensi, adakan pertemuan, saya mundur," tegas Iman. 

Penulis: Raihan Athaya
Editor: Ega Adriansyah

 

Sumber Foto: Dokumentasi Penulis 
Logo PPMU 

Cirebon, LPM FatsOeN - Agenda Pemilihan Mahasiswa (Pemilwa) universitas masih berlangsung. Ketua Pelaksana Panita Pemilihan Mahasiswa Universitas (PPMU) UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Iman Sariman mengungkap, saat ini prosesnya sudah mencapai tahap wawancara. 

Agenda pemilihan itu memang menjadi tanggung jawab dari PPMU yang digawangi Iman. Iman mengungkap, tugas dari PPMU dalam pemilwa ini hanya mengawal pemilihan sampai dengan Ketua Sema dan Dema terpilih. 

"Sebab Surat Keputusan kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)/Khusus (UKK) tuh yang bacanya Sema-i terpilih," ujarnya ketika dihubungi secara online. 

Hal ini dilatar belakangi oleh keinginan Wakil Rektor (Warek) III yang ingin mendahulukan pelantikan UKM-UKK sebelum pelantikan Sema dan Dema. Alasannya supaya UKM dan UKK bisa melaksanakan program kerja yang sudah dirancang dalam Rapat Kerja (Raker).Khususnya program kerja di bulan Ramadan. 

Dalam pengumuman resmi dari PPMU, pelantikan UKM dan UKK sendiri rencananya akan digelar hari Selasa ini, (27/2/2024). Namun hal ini terkesan terburu-buru sebab agenda pemilihan Ketua Sema dan Dema saja baru mencapai tahap wawancara yang nota bene dilaksanakan H-1 sebelum pelantikan formatur UKM dan UKK. 

Menanggapi hal itu, Iman mengatakan, sebagai Ketua Pelaksana PPMU dia akan mengikuti alurnya saja selama tidak mengganggu atau merugikan PPMU. 

"Seperti pada umumnya rakyat (mahasiswa) kepada pemimpinnya (jajaran rektor), manut aja selagi itu baik dan ngga merugikan PPMU," imbuhnya. 

Penulis: Raihan Athaya
Editor: Ega Adriansyah

 

Ilustrasi Foto: Annita 

Cirebon, LPM FatsOeN - Buku merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari seorang pelajar dan mahasiswa. Buku disebut sebagai jendela ilmu. Seorang pelajar yang ingin menambah wawasan atau cakrawala pengetahuan memerlukan buku sebagai penunjangnya untuk mencapai keinginan tersebut. 

Seorang tenaga pendidik, guru atau dosen yang mengajar seorang pelajar juga menjadikan buku sebagai bahan ajar atau referensi utama dari berbagai materi yang mereka sampaikan. Misalnya seorang dosen ekonomi menjadikan buku ekonomi dari penulis sekelas Sadono Sukirno sebagai referensi mengajarnya, atau buku-buku karya Prof. Rhenald Kasali, Sri Mulyani, Faisal Basri dan lainnya. 

Bentuk buku saat ini memang sudah mengikuti perkembangan zaman. Dahulu, kita hanya mengenal buku dalam bentuk fisik saja. Kini, buku yang fisik itu sudah bisa dibaca secara digital. Kita mengenal e-book atau buku online. Namun, minat orang atau pelajar dan mahasiswa untuk membaca buku saat ini memang semakin rendah. Perkembangan zaman yang menghasilkan teknologi yang memudahkan manusia dalam beraktivitas membuatnya mulai memiliki budaya atau kecenderungan baru (dan kurang menyenangi budaya baca buku). 

Oleh sebab itu, edukasi dari seorang tenaga pendidik, guru, dosen atau pegiat literasi menjadi penting. Ajakan untuk membaca buku, membudayakan membaca sebagai aktivitas yang dirutinkan menjadi sesuatu yang perlu dilakukan oleh mereka. Namun, bagaimana jika ajakan atau edukasi itu dibarengi dengan anjuran membeli buku? 

Sebelum lebih jauh, ajakan atau edukasi yang dibarengi dengan anjuran seperti ini biasanya terjadi di kampus atau sekolah. Seperti yang baru-baru ini terjadi di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon (UIN SSC). Di kampusnya penulis, Seorang mahasiswa semester awal yang mengadukan keresahannya kepada akun Instagram @iaincerbon yang dikelola mahasiswa bahwa dirinya mengalami kasus seperti yang dijelaskan di atas. 

Dalam pandangan penulis, mungkin niat dosen yang menganjurkan mahasiswa membeli buku (materi) atau buku karyanya adalah baik. Edukasinya totalitas. Supaya mahasiswa benar-benar senang membaca buku. Namun memang, tidak semua mahasiswa akan berpikir demikian. Terkadang ada saja yang berpikir lain. Mengartikan anjuran dosen itu sebagai pungutan liar atau pungli.

Dalam dunia kampus, tindakan pungli jelas dilarang. Jadi, tidak mungkin seorang dosen melakukan pungli (karena ada konsekuensinya). Aturannya jelas tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2023 tentang UKT pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2023-2024. Salah satu pasalnya menyebutkan bahwa "Perguruan tinggi keagamaan islam negeri dilarang memungut uang pangkal dan pungutan lain selain UKT PTKIN dari Mahasiswa baru program diploma dan program sarjana."

Jika mahasiswa berpikir positif, anjuran dosen tersebut sebetulnya dapat diartikan dengan prasangka baik. Terkecuali jika anjurannya sudah dibarengi dengan ancaman-ancaman yang jika tidak dilakukan dapat merugikannya sebagai mahasiswa. Jika demikian, mahasiswa boleh berprasangka lain. Tapi alangkah lebih bijak jika sebelumnya ditanyakan terlebih dahulu mengenai alasan mengapa anjuran itu (jika tidak dilakukan) dibarengi ancaman-ancaman berupa nilai yang jelek dan sebagainya. 

Barangkali jika langsung disimpulkan tanpa ada proses bertanya akan ada kesalahpahaman yang malah merugikan dosen. Tapi dalam pandangan penulis, dengan alasan apa pun, sejatinya anjuran membeli buku yang dibarengi dengan ancaman seperti itu mengandung unsur kurangnya edukatif. Kesannya seperti pemaksaan meski tujuannya baik. 

Penulis: Anita 
Editor: Ega Adriansyah

 

Sumber Foto: Tina Lestari 

Gedung Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam 

Cirebon, LPM FatsOeN - Alamul Iman resmi menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam (Dema FDKI) setelah dilantik pada Selasa 20 Februari 2024. Iman terpilih karena tidak ada kandidat lain yang mendaftarkan diri. 

Dalam wawancaranya pada Rabu (21/02), Iman menyampaikan ada kecemasan tersendiri setelah dirinya dilantik menjadi Ketua Umum Dema. Kecemasan ini kemudian akan menjadi Pekerjaan Rumah (PR) baginya ketika menjabat. Dia mencatat, minat mahasiswa untuk menjadi bagian dari organisasi Dema semakin menurun. 

"Jumlah anggota pengurus Dema FDKI mengalami penurunan dari 26 anggota menjadi 25 anggota, menunjukkan adanya penurunan minat mahasiswa terhadap organisasi ini," katanya. 

Sebagai langkah awal untuk mengatasi kecemasannya dan lainnya, dalam waktu dekat Iman berencana menggelar Rapat Kerja (Raker) dan pertemuan dengan demisioner Dema FDKI.  

"Tujuannya tidak lain untuk menguatkan silaturahim antar pengurus Dema dengan demisioner serta membahas program kerja Dema FDKI ke depan (untuk mengatasi masalah minat organisasi tadi dan lainnya)," kata Imam. 

Dia berharap, dengan langkah ini, silaturahim dengan orang yang lebih berpengalaman, dia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan untuk nantinya bisa mengawal Dema mencapai semua menjadi tujuan organisasi, baik untuk mahasiswa, untuk fakultas atau kampus.

"Minta doanya saja semoga yang disemogakan tersampaikan bareng-bareng untuk FDKI dan fakultas. Semoga tuntas dan tamat," pungkasnya.

Sebelum terpilih menjadi Ketua Umum Dema FDKI, Muhamad Alamul Iman sebelumnya menjadi Ketua Pelaksana Panitia Pemilihan Mahasiswa Fakultas (PPM-F). Iman menegaskan bahwa pencalonannya sebagai Ketua Umum Dema FDKI bukan hasil keterpaksaan, melainkan murni atas keinginan pribadinya.

"Murni atas keinginan pribadi," imbuhnya. 

Iman telah mengundurkan diri dari jabatan ketua pelaksana (PPM-F) dan posisinya digantikan oleh Sulthon Azizan Zanuar yang kemudian menjabat sebagai ketua pelaksana (PPM-F) baru.


Penulis: Zakariya Robbani

Editor : Ega Adriansyah

 

Sumber Foto: Dokumen Penulis

Spanduk Aksi Kamisan di depan FUA 

Cirebon, LPM FatsOeN - Tingkatkan kesadaran mahasiswa dan sivitas akademika tentang kasus pelanggaran HAM, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab (Dema FUA) menggelar aksi Kamisan pada Kamis, (21/02/2024). 

Aksi itu digelar karena Dema FUA merasa terpanggil oleh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lampau dan terangkat kembali ke hadapan khalayak menjelang Pilpres 2024 kemarin.

Aksinya diharapkan bisa menjadi bahan refleksi bagi semua mahasiswa dan sivitas akademika Fakultas Ushuluddin dan Adab di tengah transisi yang terjadi di lingkungan fakultas.

Dema FUA sendiri menyerukan kepada seluruh mahasiswa FUA untuk ikut serta dalam aksi Kamisan ini. Selain itu, Dema FUA juga menggandeng mahasiswa FDKI untuk bersama-sama mengikuti aksi tersebut.

Meskipun aksinya dilakukan oleh Dema FUA dengan menggandeng mahasiswa FDKI, aksinya tetap tidak menutup mahasiswa di luar FUA dan FDKI untuk ikut. Aksinya bersifat terbuka untuk seluruh masiswa IAIN syekh Nurjati Cirebon. 

Dalam aksi tersebut, Dema FUA menginstruksikan agar seluruh mahasiswa yang mengikuti menggunakan pakaian serba hitam. Karena aksi Kamisan itu mengusung tema "Kamis Hitam". 

Setelah menggelar aksi pada pagi dan siang hari di depan FUA, aksi akan dilanjutkan pada sore hari dengan agenda berkumpul dan menggelar hal serupa di depan rektorat.


Penulis: Makhmudah Amalia

Editor: Ega Adriansyah

 

Sumber Foto: Dokumentasi Penulis

Pertemuan Formatur UKM/UKK dengan Wakil Rektor III

Cirebon, LPM FatsOeN - Prof. Dr. Hajam, M.Ag selaku Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan, angkat bicara terkait keresahan formatur ketua umum Unit Kegiatan Mahasiswa/Khusus (UKM/UKK) melalui pertemuan dengan formatur ketum UKM-UKK di Gedung Rektorat pada Rabu, (21/2).

Beliau menyanggupi untuk pelantikan UKM-UKK segera dilaksanakan sebelum bulan puasa. Karena keluhan dan keresahan formatur terkait dampak yang menghambat kegiatan UKM-UKK juga dikhawatirkan olehnya. Bahkan ia tidak masalah jika Sema dan Dema Institut harus dilangkahi pelantikannya.

"Kalau Pak Hajam, besok juga bisa," ujar Pak Hajam ketika ditanya kepastian fiksasi tanggal pelantikannya.

Namun beliau memberi catatan mesti ada persetujuan dari pihak Rektor selaku atasannya. Kemungkinan besar dilaksanakannya pelantikan UKM-UKK yakni minggu depan pada tanggal (26/2). Perkiraan tersebut sekalian menunggu persetujuan dari Rektor.

Warek III juga menyerahkan kepanitiaan mempersiapkan pelantikan kepada para formatur ketum UKM-UKK. Karena justru UKM-UKK lah yang harus membantu Panitia Pemilihan Mahasiswa Universitas (PPMU). Mengingat permasalahan Sema dan Dema tahun lalu cukup rumit. 

Untuk mensiasati permasalahannya, ia menekan para mahasiswa yang memangku jabatan di ormawa kampus harus menyelesaikan periode jabatannya. Utamanya bagi para ketua umumnya, jangan sampai menyelesaikan sidang ketika jabatannya belum usai.

Selain itu ia memberi pesan kepada UKM-UKK untuk ikut berperan sebagai organisasi yang menyelipkan unsur moderasi beragama, kurikulum merdeka, dan mensosialisasikan undang-undang anti kekerasan seksual.


Penulis : Raihan Athaya Mustafa

 

Sumber foto: Dokumen Penulis

Beberapa Formatur Ketua Umum UKM UINSSC

Cirebon, LPM FatsOen - Beberapa formatur Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) UINSSC mengadakan pertemuan. Diantaranya Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Hay'atu Tahfidzil Qur'an (HTQ), Korpos Protokoler Mahasiswa (KPM), Lembaga Dakwah Mahasiswa (LDM), Lembaga Pers Mahasiswa (LPM), UKM SNJ Basket, dan Mahapeka.

Pertemuan ini diinisiasi oleh Salman dan Fadhil selaku formatur ketua umum FK3 dan HTQ. Kedua UKM keagamaan tersebut sangat terkena dampak atas agenda pelantikan yang terus diundur. Utamanya program kerja atau kegiatan yang akan diadakan pada bulan Ramadhan. 

"Kalau sudah mepet bulan Ramadhan (pelantikan) itu, yaudah kegiatan UKM keagamaan dan UKM lainnya tidak akan ada," Ujar Salman.

Seperti kegiatan kajian pasaran (kitab kuning) dari UKM FK3 yang akan diadakan dari awal Ramadhan. Kemudian acara perlombaan yang biasa diadakan UKM HTQ pada bulan Ramadhan. Kedua kegiatan tersebut jelas penting bagi ukm yang bergerak di bidang keagamaan. 

Selain itu UKM lainnya, seperti Mahapeka juga akan mengadakan acara besar lima tahunan yang membutuhkan persiapan dari awal kepengurusan. Artinya ukm membutuhkan rapat kerja internal dalam merumuskan program kerja dan kegiatan selama satu periode secara matang. 

Pertemuan ini juga menjadi langkah awal untuk melanjutkan ke tahap perbincangan dangan Wakil Rektor III yang mempunyai wewenang terhadap UKM dan UKK di UINSSC. Perbincangan tersebut rencananya akan dilakukan pada hari Rabu (21/2).

Kemudian, beberapa formatur ketua umum ini mengharapkan pelantikan dilaksanakan pada bulan februari atau paling telat tanggal 4 Maret. Karena jika rencana yang diinformasikan Ketua Pelaksana Panitia Pemilihan Mahasiswa Universitas benar terjadi, yakni tanggal 12 Maret, akan menghambat UKM dan UKK.


Penulis: Raihan Athaya Mustafa

 

Picture by: @/11hr11minv2 on X


Dalam taman kehidupan, aku memilih memetik bunga yang mekar,

Menjaga kebun hati dari angin yang beracun, menyembunyikan luka yang tak terlihat.

Toksin yang mengalir dalam kata-kata berduri,

Aku membuat pagar, menjauh dari mereka yang meracuni udara.

Batas yang aku hiasi dengan batu kehati-hatian,

Membawa hening, menyembunyikan luka, dan mengepulkan asa.

Dalam bayang keheningan, kukenang langkah-langkah yang berdebar,

Menahan detak jantung yang bergoncang, menyembuhkan luka-luka cemas.

Di balik tembok yang teguh, kesehatan mentalku bersemi,

Menyirami bunga-bunga rindu akan kedamaian, merayakan kebebasan dari kecemasan yang menyiksaku.

Dalam kecilnya tubuh yang hampir tak terlihat, ia adalah goresan kehidupan,

Orang-orang menilainya sebagai musibah semesta, tapi benarkah itu kebenaran yang abadi?

Melangkah di tengah cercaan sebelah kanan, pukulan sebelah kiri, dan tamparan dari depan,

Tubuh yang rapuh tak sengaja terjatuh, dan semua menertawakannya, adakah kekejaman dalam tawa itu?

Hatinya yang rapuh terasa setengah hancur, tetapi siapakah yang bersedia memungut serpihan-serpihan itu?

Mungkin ada seseorang yang sudi, yang melihat keindahan dalam langkah-langkah kecilnya, mengumpulkan sejumput harapan dalam sunyi.


Penulis: Tina Lestari 



 


Copyright Foto: Internet 


Ditengah masa tenang pemilu sebuah tayangan film "Dirty Vote" Berhasil mencuri perhatian. Film ini adalah panggilan bagi masyarakat Indonesia untuk membuka mata dan memahami realitas politik yang tidak selalu terlihat di permukaan. Dalam durasi hampir dua jam, tiga pakar hukum tata negara, yakni Feri Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar, menggali berbagai dugaan kecurangan dan intrik politik yang mungkin terjadi dalam konteks Pemilu 2024.

Pertama-tama, film ini membahas tentang ambisi Pilpres satu putaran. Menurut Undang-Undang, paslon yang ingin memenangkan Pilpres harus memperoleh lebih dari 50%+1 suara dan menang di minimal 20 provinsi. 

"Dirty Vote" menyoroti sebaran suara di Pulau Jawa, Sumatra, dan Papua, dengan penekanan khusus pada Papua yang memiliki pengaruh signifikan dalam hasil Pemilu, sebab Papua baru dimekarkan pada tahun 2022 menjadi 6 Provinsi langsung bisa dianggap memilih pada tahun 2024 ini, padahal perbandingan dengan Provinsi Kalimantan Utara yang dimekarkan pada tahun 2013 tidak dianggap provinsi baru dan belum bisa memilih sampai 2019. Pengaruh Tito Karnavian, yang dianggap sebagai 'Orangnya Jokowi', di Papua menjadi sorotan utama, memunculkan dugaan kecurangan dan keberpihakan.

Kedua, film ini mengupas keberpihakan Presiden Jokowi dan menteri-menterinya dalam proses kampanye. Temuan mengenai kampanye terselubung dari sejumlah menteri dan wakil menteri, yang dianggap melanggar prinsip netralitas dan menggunakan fasilitas negara, menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas politik dalam negeri. 

Ketiga PJ Kepala Daerah, fokus pekerjaan menteri dalam negeri Tito Karnavian juga menjadi sorotan film. Penunjukan para PJ ini, tanpa melalui pemilihan umum, mengundang pertanyaan tentang netralitas mereka. Proses penunjukan yang dinilai maladministrasi dan keberpihakan terhadap paslon tertentu menggambarkan realitas politik yang seringkali memprihatinkan.

Selain itu, "Dirty Vote" juga mengungkapkan masalah dalam lembaga seperti Bawaslu dan KPU. Para ahli dalam film menyoroti proses seleksi komisioner Bawaslu, kegagalan Bawaslu dalam mengawasi Pemilu, serta pelanggaran etik dan ketidakpatuhan KPU terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap keselamatan dan keamanan Pemilu yang adil dan transparan.

Dengan menyajikan rangkuman singkat sejumlah temuan dalam film, seperti gabungan suara di Sumatera, kasus penyelewengan dana desa, pelanggaran etik ketua KPU, serta berbagai pelanggaran dan kontradiksi di Mahkamah Konstitusi, "Dirty Vote" memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas politik Indonesia.

Film ini juga menantang penontonnya untuk bertanya lebih dalam, menggali fakta, dan mengembangkan pemahaman yang lebih kritis tentang sistem politik yang mereka hadapi. Dengan demikian, "Dirty Vote" tidak hanya sekadar film, tetapi juga panggilan untuk perubahan dan keadilan dalam dunia politik Indonesia. Film ini diharapkan menjadi pemicu bagi masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam memperjuangkan demokrasi yang sehat dan transparan di tanah air menjelang pencoblosan 14 Februari nanti. 



Penulis Tina Lestari

Ilustrasi: Pinteres/Annita Syari'ach

LPM FatsOeN, Jakarta (7/2) - Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan penerapan student loan sebagai solusi untuk mengatasi beban biaya pendidikan yang semakin meningkat. Student loan, atau pinjaman pendidikan tanpa bunga dari negara, telah diterapkan di sejumlah negara maju sebagai upaya untuk memberikan akses pendidikan tinggi kepada lebih banyak masyarakat. 

Sebelumnya, merespon kebutuhan pembiayaan pendidikan di Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sedang mengkaji skema pinjaman sebagai alternatif pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa. 

Meski begitu, Sri Mulyani menyadari bahwa skema ini mempunyai potensi tantangan tersendiri dalam jangka panjang. Seperti di Amerika Serikat, dimana skema pinjaman kuliah semacam ini malah menjadi beban finansial bagi mahasiswa di kemudian hari. Terutama bagi mahasiswa yang ketika lulus tidak langsung memiliki pekerjaan, punya kebutuhan lain, tetapi wajib mengembalikan pinjaman biaya pendidikan saat kuliah. 

Sri Mulyani menyampaikan, dalam hal ini  dibutuhkan sebuah desain atau skema pinjaman yang lebih bagus dan mampu menjawab berbagai tantangan yang tersebut di atas. Termasuk agar pengembalian biaya pinjaman itu terjangkau, tidak memberatkan mahasiswa, mencegah penyimpangan dan mengakomodir kelompok mahasiswa yang kurang mampu. 

Dalam pandangan mahasiswa, seperti misalnya Adelia, seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Jakarta, skema pembiayaan pendidikan yang dicanangkan pemerintah sebetulnya tidak menyelesaikan masalah. 

"Skemanya hanya menunda dan memindahkan masalah finansial mahasiswa dari pra-kuliah ke pasca-kuliah," ungkapnya.

Menurutnya, mahasiswa yang ketika lulus sudah bekerja pun belum tentu memiliki gaji yang cukup untuk membayar hutang kuliah serta memenuhi kebutuhan hidup mereka. 

"Hal ini (tentu) memunculkan kekhawatiran bahwa student loan mungkin tidak sesuai dengan kondisi ekonomi dan lapangan kerja di Indonesia," lanjutnya. 

Di tempat lain, beberapa pihak juga menyatakan kekhawatiran yang serupa terhadap skema pembiayaan pendidikan student loan ini. Seperti yang disampaikan oleh Dimas, seorang aktivis pendidikan dari Jakarta. 

Dia merasa bahwa skema yang ditawarkan pemerintah itu malah akan menguntungkan pihak pemberi pinjaman ketimbang mahasiswa. Sebab bunga yang seharusnya menjadi sumber pendanaan bagi pemerintah malah berpotensi menjadi beban tambahan bagi mahasiswa.

Dia lebih setuju apabila bunga tersebut dialokasikan penuh untuk mahasiswa. "Lebih baik bunga tersebut dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, seperti beasiswa atau program bantuan keuangan lainnya. Pemerintah perlu bijak dalam mengatasi masalah ini agar tidak menimbulkan masalah finansial baru bagi generasi muda," ujar Dimas.

Dengan berbagai tantangan dan pandangan mahasiswa atau pelaku pendidikan yang akan merasakan alternatif ini, pemerintah  diharapkan dapat melakukan evaluasi mendalam sebelum mengambil keputusan terkait penerapan kebijakan student loan di lingkungan pendidikan Indonesia. Pertimbangan antara upaya membantu mahasiswa dan menjaga stabilitas finansial mereka di kemudian hari (setelah lulus) menjadi kunci kesuksesan implementasi skema ini di Indonesia.


Penulis: Tina Lestari

Editor: Ega Adriansyah

 


Sumber Foto: Dokumen Penulis
Potret Forum Terbuka Sivitas Akademika UIN Jakarta 

Tanggerang Selatan, LPM FatsOeN - Sivitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menginisiasi 'Forum Terbuka' sebagai respon atau pernyataan sikap tegas terhadap pelanggaran kode etik yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Forum itu digelar pada Senin (5/2), di Landmark UIN Jakarta bersama para mahasiswa dan alumni UIN. 

Seorang mahasiswa yang ikut dalam forum tersebut mengatakan, presiden dan jajarannya sudah terlalu jauh turut campur dalam proses penyelenggaraan pemilu. Padahal, dalam undang-undang atau aturan negara, presiden dianjurkan untuk netral. 

"(Presiden) Sudah terlalu jauh offside-nya, kalau tidak ada yang memperingati, tidak ada yang mempeluit, bahaya untuk ke depannya," ujar Azhim, nama mahasiswa tersebut. 

Menurutnya, pelanggaran-pelanggaran etik dalam pemilu saat ini harus dihentikan. Terlebih oleh pelakunya seperti presiden dan lain-lain. Hal ini bukan semata-mata untuk tujuan elektoral atau menggembosi suara salah satu pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden yang menjadi sorotan dalam kasus-kasus pelanggarannya. 

"Tapi atas dasar keresahan (sivitas akademika), mahasiswa, alumni, bahkan masyarakat. Jika tidak dicegah (atau dihentikan), pasti akan berpengaruh buruk pada kestabilan (politik dan sosial) di lingkungan masyarakat," lanjutnya. 

Pelanggaran kode etik yang membuat resah sendiri meliputi keberpihakkan presiden, menteri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada salah satu paslon, dan perihal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kontroversial dan membuat ketuanya dipecat dari MK karena terbukti melanggar aturan etika ketika diproses oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Selain itu, Azhim juga menanggapi para mahasiswa yang terafiliasi sebagai pendukung paslon 02. Tanpa mengurangi rasa hormat dan prefensi atau hak pilih politik seseorang, ia bertanya landasan apa yang membuat mahasiswa memilih calon pemimpin yang mempunyai rekam jejak pelanggaran HAM dan etik. 

"Apa landasan para mahasiswa yang membuat mereka memilih calon pemimpin (negeri) yang mempunyai rekam jejak pelanggaran HAM (dan etik)?" 

Menutup keterangannya ketika diwawancara oleh reporter LPM FatsOeN, dia mengutip sebuah kalimat yang populer dan keluar dari mulut seorang tokoh pahlawan Indonesia yang namanya masyhur, yakni Tan Malaka. 

"Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki anak muda." Imbuhnya. 


Penulis: Raihan Athaya

Editor: Ega Adriansyah




Sumber Foto: Dokumen Penulis 
Potret Live Instagram Ketua Senat Mahasiswa dan PPMU

Cirebon, LPM FatsOeN - Panitia Pemilihan Mahasiswa Universitas (PPMU) Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UIN SSC) menggelar sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Mahasiswa (Pemilwa) 2024. Sosialisasi digelar secara online melalui siaran langsung di media sosial Instagram @ppmu_uin_ssc_cirebon pada Senin sore (5/2).

Dalam sosialisasi tersebut, PPMU mengundang ketua Senat Mahasiswa (Sema) untuk memberikan sambutan dan arahan kepada mahasiswa UIN SSC agar turut berpartisipasi dan mengawasi penyelenggaraan pemilwa yang akan dilaksanakan bulan ini.

Pemilwa diadakan untuk menjaring ketua Senat Mahasiswa (Sema) dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) yang baru. Pemilwa kali ini akan digelar secara online. 

Agam, ketua Sema UIN SSC periode 2023-2024 mengatakan, digelarnya Pemilwa secara online tidak lain karena itu merupakan pilihan yang paling baik. Selain karena perkuliahan belum aktif, hal itu juga bertujuan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. 

"Kalau saya sudah mengkajinya ini sudah ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan, kita sudah mempunyai alternatif-alternatif baik itu, digital untuk pemungutan suaranya, untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya. 

Adapun terkait aturan-aturan dalam penyelenggaraan pemilwa yang dimaksudkan supaya penyelenggaraannya berjalan baik dan demokratis, dia mengatakan masih butuh waktu untuk menyusun atau mengkajinya. 

"Saya kira untuk membuat peraturan-peraturan (terkait pemilwa), kita harus membutuhkan waktu yang panjang, dan saya tidak mau menyalahi soal aturan itu," ungkapnya. 

Rangkaian pelaksanaan pemilwa 2024 sendiri akan meliputi sosialisasi pemilwa pada tanggal 5 Februari 2024, pendaftaran anggota Sema dan pasangan calon ketua dan wakil ketua Dema tanggal 6–9 Februari 2024, verifikasi berkas calon tanggal 11 Februari 2024, dan wawancara calon tanggal 12 Februari 2024.

Untuk penetapan pasangan calon ketua dan wakil ketua Dema diagendakan digelar pada tanggal 13 Februari 2024, kampanye monologisnya tanggal 14–17 Februari 2024, debat kandidat tanggal 16 Februari 2024, penetapan anggota Sema tanggal 17 Februari 2024, dan Musyawarah Sema (Musema) dan Musyawarah Dema (Mudema) tanggal 18 Februari 2024. 

Bagi yang ingin mendaftar sebagai anggota Dema, pendaftarannya bisa dilakukan tanggal 20–22 Februari 2024. Untuk kemudian diverifikasi pada tanggal 23 Februari 2024 dan ditetapkan sebagai anggota Dema tanggal 24 Februari 2024. 

Pengajuan Surat Keputusan (SK) Sema dan Dema sendiri akan dilakukan tanggal 26 Februari 2024. Adapun pelantikannya, pelantikan Sema, Dema dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) /Unit Kegiatan Khusus (UKK) serta Serah terima jabatan (Sertijab) tanggal 4 Maret 2024.


Penulis: Zakariya Robbani

Editor: Ega Adriansyah